Kemenkes Berdayakan Ibu Ibu Lokal Siapkan Makanan Tambahan Bergizi

Bantul - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberdayakan ibu-ibu lokal untuk menyiapkan makanan tambahan berbahan pangan lokal guna diberikan kepada anak bawah lima tahun (balita) dan  ibu hamil di daerah setempat yang mempunyai masalah gizi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai meninjau rumah produksi pangan Kelurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, mengatakan awalnya Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu makanannya dicetak pusat, seperti biskuit, yang dikirim ke daerah.

"Makanya kita pingin mengubah modelnya, karena model yang paling bagus makanan itu diracik, disiapkan, disajikan, oleh ibu ibu lokal, itu sebabnya namanya PMT lokal, makanan tambahan lokal," kata Menkes Budi.

BACA JUGA:PUPR: Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Karya Anak Bangsa

BACA JUGA:Melewati Ujian Demokrasi

Menurut dia, Program PMT berbahan pangan lokal untuk penanganan gizi tersebut sudah berjalan sejak dua tahun lalu dan saat ini anggaran untuk program tersebut didorong ke sebanyak 10 ribu puskesmas se-Indonesia.

"Sehingga bisa memberdayakan ibu-ibu untuk membuat makanan saji yang dimasak setiap hari oleh ibu-ibu sendiri, dengan jumlah dan ragam gizi yang cukup untuk balita dan ibu hamil," kata Menkes.

Dengan demikian, lanjut Menkes, semua ibu-ibu lokal bisa masak menyajikan makanan siap saji dan bagaimana cara serta prosedur membuat makanan yang sesuai standar dibantu dan didampingi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



"Dan juga dibuat rumah produksi pangan untuk distandarisasi di sini, kebersihan juga distandarisasi, sehingga satu rumah seperti ini bisa masak antara 30 sampai 100 porsi untuk balita atau ibu hamil yang punya masalah gizi," kata Menkes.

Dengan demikian, kata dia, dalam melaksanakan Program PMT berbahan pangan lokal ini Kemenkes bersinergi dengan BPOM yang memiliki Program Desa Pangan Aman. Salah satunya adalah di Kelurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul.

"Jadi ini sinergi antara kita yang memiliki kebijakan dan anggaran, sementara BPOM memberikan prosedurnya, tata cara, keamanannya, kecukupan, keragamannya, itu BPOM yang paling tahu," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA)