Bupati Hurmin Dorong Penegerian PAUD, Dan Wajib Belajar 13 Tahun di Sarolangun

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Kamis , 16 Oct 2025 - 19:18

Kegiatan Sosialisasi Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penegerian Lembaga PAUD, yang digelar di Aula Utama Dinas Pendidikan Sarolangun, pada Kamis (16/10/2025).-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan mutu pendidikan anak sejak dini. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penegerian Lembaga PAUD, yang digelar pada Kamis (16/10/2025) di Aula Utama Dinas Pendidikan Sarolangun.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sarolangun H. Hurmin, S.E., didampingi Pj Sekda Ir. Dedy Hendry, M.Si, Kepala BPMP Provinsi Jambi Hendri Putra, S.Pd, serta jajaran pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menyoroti masih minimnya lembaga PAUD berstatus negeri di Sarolangun. Dari 502 PAUD yang tersebar di kabupaten tersebut, baru 4 lembaga yang telah dinegerikan.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Saya mendorong agar pemerintah desa dan kecamatan segera menindaklanjuti penegerian PAUD di wilayah masing-masing sesuai Permendikbud No. 84 Tahun 2014,” tegas Bupati.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penegerian bukan semata formalitas, namun merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini, sejalan dengan visi "Sarolangun Maju".

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun, H. M. Arsyad, M.Pd.I, menjelaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun mencakup pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Menurutnya, ini adalah bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang merata.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Sarolangun yang tertinggal dari sisi pendidikan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari BPMP Provinsi Jambi, yang disampaikan oleh Hendri Putra. Ia mengapresiasi langkah progresif Pemkab Sarolangun dan menyatakan kesiapan BPMP untuk memberikan pendampingan dalam proses penegerian PAUD.

“PAUD adalah pondasi pendidikan nasional. Jika fondasinya kuat, maka pendidikan di jenjang berikutnya juga akan berkualitas,” ungkap Hendri.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Sarolangun berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa semakin solid dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi wajib belajar 13 tahun secara menyeluruh di wilayah Sarolangun. (*/ira)

bupati hurmin dorong penegerian paud, dan wajib belajar 13 tahun di sarolangun                            sarolangun – pemerintah kabupaten sarolangun menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan mutu pendidikan anak sejak dini. hal ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi program wajib belajar 13 tahun dan penegerian lembaga paud, yang digelar pada kamis (16/10/2025) di aula utama dinas pendidikan sarolangun.
acara tersebut dihadiri langsung oleh bupati sarolangun h. hurmin, s.e., didampingi pj sekda ir. dedy hendry, m.si, kepala bpmp provinsi jambi hendri putra, s.pd, serta jajaran pejabat daerah lainnya.
dalam sambutannya, bupati hurmin menyoroti masih minimnya lembaga paud berstatus negeri di sarolangun. dari 502 paud yang tersebar di kabupaten tersebut, baru 4 lembaga yang telah dinegerikan.
“ini menjadi perhatian kita bersama. saya mendorong agar pemerintah desa dan kecamatan segera menindaklanjuti penegerian paud di wilayah masing-masing sesuai permendikbud no. 84 tahun 2014,” tegas bupati.
baca juga:terima bantuan bedah rumah 146 unit, wako alfin: manfaatkan agar rumah layak, sehat dan nyaman
baca juga:bupati minta guru budayakan ucapan maaf dan terimakasih
lebih jauh, ia menekankan bahwa penegerian bukan semata formalitas, namun merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini, sejalan dengan visi "sarolangun maju".
sementara itu, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sarolangun, h. m. arsyad, m.pd.i, menjelaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun mencakup pendidikan mulai dari paud hingga sma. menurutnya, ini adalah bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang merata.
“kami ingin memastikan tidak ada anak sarolangun yang tertinggal dari sisi pendidikan,” ujarnya.
dukungan juga datang dari bpmp provinsi jambi, yang disampaikan oleh hendri putra. ia mengapresiasi langkah progresif pemkab sarolangun dan menyatakan kesiapan bpmp untuk memberikan pendampingan dalam proses penegerian paud.
“paud adalah pondasi pendidikan nasional. jika fondasinya kuat, maka pendidikan di jenjang berikutnya juga akan berkualitas,” ungkap hendri.
melalui kegiatan ini, pemkab sarolangun berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa semakin solid dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi wajib belajar 13 tahun secara menyeluruh di wilayah sarolangun. (*/ira)

Tag

Share