Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menilai penting untuk memisahkan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri, mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat diperlukan. Begitu pula dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri," ujar Rizal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Rizal juga menyoroti pentingnya aspek pengawasan terhadap lembaga intelijen negara. Akan tetapi, tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks.
BACA JUGA:Prabowo Siap Bertemu dengan Para Hakim Untuk Membahas Kesejahteraan
BACA JUGA:Pentingnya Pemerataan, SAH Ingatkan Jangan Ada Desa yang Tertinggal
Ia menyebutkan ada tiga bentuk pengawasan yang penting terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu mengalami kesulitan.
Direktur Eksekutif LESPERSSI menambahkan bahwa transparansi dalam pengawasan sangat penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menggarisbawahi pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan amanat UU Intelijen.
Namun, dalam praktiknya, kata dia, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen.
"Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat perlu untuk mengatasi masalah ini," kata Haripin.
Terkait dengan pengembangan SDM, Haripin mengemukakan bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti.
Peneliti BRIN ini juga menyoroti pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Haripin mengungkapkan bahwa tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman.
"Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN," katanya. (ant)