Lebih lanjut Murgianto menyebutkan, dari hasil koordinasi yang dilakukannya dengan warga setempat, sebagai warga ada yang mempunyai bukti surat kebakaran dari pihak BRI.
Akan tetapi, di surat tersebut tidak tertera atas nama dan nomor sertifikat siapa, serta dibagian bawah surat tersebut juga banyak tidak ditandatangani oleh pihak BRI.
Dalam pengajuan ini, nantinya Pemerintah Desa Rantau Makmur akan membawa beberapa bukti yang ada kaitannya dengan sertifikat warga setempat.
"Karena waktunya sudah beberapa puluh tahun, kita menyadari bahwa tidak semua warga kita masih menyimpan bukti Bimas pinjaman dulu itu. Kalau dulunya, semua warga pemilik sertifikat yang di anggunkan ke BRI itu memiliki bukti Bimas," sebutnya.
Pihak Desa Rantau Makmur juga ada memegang peta lama desa mereka. Dimana, dalam peta tersebut juga ada tertera peta eks transmigrasi pertama swakarsa dan ada perkembangan.
Pada peta perkembangan itu juga tercantum nama dan nomor seri sertifikat. Untuk peta transmigrasi warnanya hijau dan untuk peta perkembangan warnanya merah.
"90 persen warga kami saat ini tidak memiliki sertifikat. Kami juga tidak berani mengeluarkan surat sporadik. Sebab, munculnya sporadik itukan awal sebelum adanya sertifikat. Tapi, di desa kami ini sejarahnya dulu sudah ada sertifikat," ungkapnya.
Sejauh ini, Murgianto menuturkan, sudah ada beberapa orang yang datang kedesanya membawa foto copy sertifikat dan meminta pihak desa untuk menunjukkan titik lokasi tanah mereka berdasarkan titik koordinat di foto copy sertifikat itu.
Dalam foto copy sertifikat itu memang benar tertulis jika lokasi bidang tanah itu berada di Desa Rantau Makmur.
"Itu tidak bisa jadi pedoman yang kuat. Kalau mereka datang bawa sertifikat asli, akan kami tunjukkan lokasi tanah mereka. Tapi, itu akan jadi senjata kami, kenapa mereka ada sertifikat asli. Sedangkan dulu informasinya, 90 persen sertifikat di Desa Rantau Makmur yang di anggunkan di BRI tersebut terbakar," pungkasnya. (Pan/Viz)