"Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah cost," tegasnya.
Ganjar juga mencontohkan program di Jawa Tengah untuk menyekolahkan keluarga miskin secara gratis di SMK dan langsung kerja setelah lulus.
Nantinya, dia ingin program tersebut ditambah sampai pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dia juga menekankan, negara harus berada di ruang publik terutama dalam bidang pendidikan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada warga lemah, miskin, perempuan, maupun penyandang disabilitas.
"Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," imbuh dia.
Kata Anies soal bayar UKT dengan pinjol
Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan ikut mengungkapkan solusinya atas polemik penggunan pinjol untuk membayar UKT.
"Kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi," katanya, Anies menyebutkan, negara perlu lebih banyak mengambil alih pembayaran biaya kuliah mahasiswa Indonesia.
"Bukan justru malah dibebankan untuk universitas. (Ini) supaya dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa negara seharusnya bisa mendapatkan sumber pendapatan untuk membayar biaya pendidikan dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga.
Pajak ini bersumber dari pajak yang dibayarkan setelah mahasiswa itu lulus dan masuk dalam masyarakat kelas menengah.
Namun, tidak dibayarkan ketika para mahasiswa masih bersekolah. "Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira kita juga lakukan," pungkasnya. (*)