Menaker Usul Bentuk Atase Ketenagakerjaan Awasi Pekerja Migran

TOKYO - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengusulkan adanya atase ketenagakerjaan di perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri guna mengawasi pekerja migran.

“Kami belum punya atase ketenagakerjaan, selama ini penempatan pekerja dikoordinasikan KBRI yang ditangani bidang protokol dan konsuler. Kita berharap akan dibuka kesempatan atase,” kata Ida kepada ANTARA di sela-sela Japan Human Resources Forum 2024 di Tokyo, Kamis, 5 September 2024.

BACA JUGA:Khusus Pelamar CPNS, Ini yang Harus Dilakukan Jika E Materai Eror

BACA JUGA:Alhamdulillah, Masa Pendaftaran CPNS Tahun 2024 Diperpanjang, Cek Waktunya
Dia mengatakan pihaknya sudah mengajukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk penempatan atase tersebut.
Menanggapi usulan itu, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Wamenlu di Jakarta saat pertemuan dengan Gubernur Prefektur Aichi beberapa waktu lalu.

Prefektur Aichi yang beribu kota di Nagoya merupakan provinsi dengan jumlah WNI, terutama pekerja, terbanyak di antara seluruh wilayah Jepang.

“Kami juga mengusulkan selain adanya atase ketenagakerjaan, juga adanya konsul tenaga kerja paling tidak di Kota Nagoya dan sekitarnya karena banyak juga industri di wilayah sekitar itu yang mempekerjakan orang-orang Indonesia,” katanya.

Pernyataan itu menyusul beberapa kasus pekerja migran Indonesia di Jepang, salah satunya WNI yang mengganggu kenyamanan warga lokal dan turis di area Namba, Osaka, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar
“Saya sudah bertemu dengan pihak yang terkait, mengecek dan minta klarifikasi dan hari ini dilakukan di Konsulat Jenderal Osaka. Diakui memang ada sembilan orang yang berpakaian seperti itu, tapi untuk senjata dipastikan tidak ada karena sangat sulit izin kepemilikan senjata di Jepang,” katanya.

Sebagai langkah awal, Dubes meminta berbagai komunitas baik itu agama, pelajar, maupun hobi untuk merangkul WNI di simpul-simpul wilayah Jepang.

“Perlindungan dan kebijakan KBRI dari awal penguatan pembinaan komunitas-komunitas WNI di Jepang, ada jalur keagamaan seperti KMII, KMKI, jalur pelajar seperti PPI dan jalur hobi seperti bela diri dan yang paling besar itu futsal,” katanya. (*)