Target 52 Juta Penduduk, Disasar Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis 2025
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai 2025.-ANTARA-
JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai 2025, dengan target 52 juta penduduk. Kemudian untuk prioritas dari pengecekan kesehatan ini di khususkan untuk adanya potensi TBC atau penyakit katastropik.
"(Untuk yang) Ada potensi TBC atau penyakit katastropik atau mungkin orang-orang dengan usia yang di atas 50 tahun yang jadi prioritas. Jadi targetnya 52 juta medical check up ditanggung pemerintah pada 2025," tegasnya.
Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam agenda Workshop BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat mengatakan, "Ini dicantumkan sudah pada rencana pemerintahan berikutnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Targetnya tahun depan itu 52 juta penduduk," pada Rabu 25 September 2024.
BACA JUGA:Ditemukan Tewas Setengah Telanjang
BACA JUGA:Punya Keahlian Dalam Manajemen SDM
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 5 triliun, dengan fokus utama pada skrining TBC. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menurunkan angka penderita TBC di Indonesia.
"Kalau tidak salah, Rp 3,3 triliun untuk (program) pemeriksaan kesehatan (gratis). Rp 3,3 triliun. (Lalu) Ada Rp 1,7 triliun (anggaran) buat penambahan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya," ujar Hasan Nasbi.
"Ini sebuah hal yang serius dan ini untuk supaya aspek kuratif (kesehatan) tidak jadi beban. Kalau TBC naik lagi kan akan jadi problem (anggaran)," katanya.
Pemeriksaan rutin akan mencakup pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, serta penyakit katastropik lainnya.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini direncanakan dilakukan dua kali dalam setahun, dan dalam lima tahun masa pemerintahan Prabowo, akan menyasar 500 juta orang.
Hasan menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk mendukung pencegahan penyakit dan mempromosikan gaya hidup sehat, agar masyarakat lebih memahami potensi risiko kesehatan yang mereka hadapi. (*)