Kemenkumham Sebut Perlu Deteksi Dini Cegah Gangguan Jiwa Narapidana

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 02 Oct 2024 - 20:40

Muhammad Kamal-ANTARA-

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan perlu deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan kejiwaan pada narapidana.

Kapokja Perawatan Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham Muhammad Kamal mengatakan masalah gangguan jiwa pada narapidana seperti fenomena gunung es, hanya di permukaan terlihat baik-baik saja, tetapi di bawah permukaan banyak yang tidak terlihat.

BACA JUGA:Rumah Sehat

"Jadi diperlukan deteksi dini karena kalau di permukaan terlihat narapidana ini tersenyum tetapi di dalamnya bisa saja dia sedang merasa takut, cemas, butuh dukungan, atau trauma," ujar Kamal dalam webinar bertajuk Penanganan Masalah dan Gangguan Kejiwaan di Pemasyarakatan di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, Ditjenpas Kemenkumham terus berupaya melakukan deteksi dini dengan lima langkah, yakni skrining, triase (sortir), asesmen, intervensi, dan reintegrasi.

Kamal menjelaskan deteksi dini diawali dengan penilaian kesehatan mental narapidana yang dilaporkan oleh wali pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, serta tenaga kesehatan pada instrumen Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Nantinya setelah penilaian tersebut, akan ada rekomendasi tindak lanjut yang dapat diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri atas tiga risiko, yakni ringan, sedang, dan berat.

Setelah itu, kata dia, warga binaan yang terdeteksi mengalami gangguan jiwa akan ditangani oleh dokter umum, psikolog, maupun petugas terlatih, sesuai dengan stratifikasi risikonya.

"Stratifikasi ini guna memetakan risiko bahaya dari gangguan jiwa yang dialami narapidana," katanya menjelaskan.

Kendati demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa tantangan yang dialami unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan dalam mengatasi masalah gangguan jiwa narapidana, yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani masalah gangguan jiwa karena saat ini prioritas rekrutmen cenderung terhadap penjaga tahanan.
BACA JUGA:Dibuka Dalam Dua Tahapan, Pendaftaran PPPK Kota Jambi Tahun 2024

Tantangan lainnya, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang konseling maupun ruang tenang serta ketidakmerataan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan lanjutan.

"Ini semua nanti akan terus ditingkatkan agar masalah kesehatan jiwa narapidana bisa ditangani lebih optimal," tutur Kamal. (ANTARA)

kemenkumham sebut perlu deteksi dini cegah gangguan jiwa narapidana                            jakarta - kementerian hukum dan ham (kemenkumham) menyebutkan perlu deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan kejiwaan pada narapidana.kapokja perawatan kesehatan lanjutan direktorat jenderal pemasyarakatan (ditjenpas) kemenkumham muhammad kamal mengatakan masalah gangguan jiwa pada narapidana seperti fenomena gunung es, hanya di permukaan terlihat baik-baik saja, tetapi di bawah permukaan banyak yang tidak terlihat.
baca juga:rumah sehat
baca juga:kucing-kucingan lewat jalur darat
"jadi diperlukan deteksi dini karena kalau di permukaan terlihat narapidana ini tersenyum tetapi di dalamnya bisa saja dia sedang merasa takut, cemas, butuh dukungan, atau trauma," ujar kamal dalam webinar bertajuk penanganan masalah dan gangguan kejiwaan di pemasyarakatan di jakarta, rabu.maka dari itu, ditjenpas kemenkumham terus berupaya melakukan deteksi dini dengan lima langkah, yakni skrining, triase (sortir), asesmen, intervensi, dan reintegrasi.kamal menjelaskan deteksi dini diawali dengan penilaian kesehatan mental narapidana yang dilaporkan oleh wali pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, serta tenaga kesehatan pada instrumen standar sistem penilaian pembinaan narapidana (sppn).nantinya setelah penilaian tersebut, akan ada rekomendasi tindak lanjut yang dapat diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri atas tiga risiko, yakni ringan, sedang, dan berat.setelah itu, kata dia, warga binaan yang terdeteksi mengalami gangguan jiwa akan ditangani oleh dokter umum, psikolog, maupun petugas terlatih, sesuai dengan stratifikasi risikonya."stratifikasi ini guna memetakan risiko bahaya dari gangguan jiwa yang dialami narapidana," katanya menjelaskan.kendati demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa tantangan yang dialami unit pelaksana teknis (upt) pemasyarakatan dalam mengatasi masalah gangguan jiwa narapidana, yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (sdm) yang menangani masalah gangguan jiwa karena saat ini prioritas rekrutmen cenderung terhadap penjaga tahanan.baca juga:dibuka dalam dua tahapan, pendaftaran pppk kota jambi tahun 2024
baca juga:anies baswedan kenang marissa haque sebagai sosok inspiratif
tantangan lainnya, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang konseling maupun ruang tenang serta ketidakmerataan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan lanjutan."ini semua nanti akan terus ditingkatkan agar masalah kesehatan jiwa narapidana bisa ditangani lebih optimal," tutur kamal. (antara)

Tag