Soal Tiga Honorer Dirumahkan, Ini Penjelasan Kepala Sekolah SD 043 Koto Renah Kerinci

SUNGAIPENUH, JAMBIKORAN.COM - Sejak beberapa hari terahkir, beredar berita yang memperlihatkan tiga honorer mengeluhkan keputusan kepala sekolah SD Koto Renah yang diduga merumahkan mereka. 

Namun, Kepala Sekolah SD 043/XI Koto Renah, Aslinda, menegaskan bahwa mereka tidak dirumahkan, melainkan hanya diistirahatkan sementara hingga masalah selesai.

Aslinda menjelaskan bahwa permasalahan ini berawal dari perselisihan antara beberapa guru honorer terkait pembagian jam mengajar. 

"Awalnya, persoalan ini muncul karena salah satu dari mereka meminta agar jam mengajarnya diperbanyak. Guru-guru ini, sebenarnya bukan tiga orang, tapi empat orang, yang sebelumnya berebut jam mengajar karena baru lulus PPG untuk sertifikasi," ujarnya.

BACA JUGA:Empat Anggota Geng Bermotor Ditangani Jaksa

BACA JUGA:Menhub Siapkan Rencana Operasi Perhubungan Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran

Kepala sekolah menambahkan bahwa setelah pengaduan dari beberapa guru yang mengeluhkan masalah ini kepada seorang wartawan, dia merasa perlu untuk meminta mereka beristirahat sementara. 

"Jika saya merumahkan mereka, pasti ada surat pemberitahuan dan data mereka akan dikeluarkan dari Dapodik. Tapi ini bukan pemecatan, hanya istirahat sementara," tegas Aslinda.

Selain itu, terdapat masalah lain terkait seorang honorer bernama Hasriandi yang sempat menjadi viral. Menurut Aslinda, Hasriandi merupakan honorer di SMP 1 pada akhir 2023 dan baru terdaftar di Dapodik pada Juni 2024. 

"Kami sudah mengembalikan pemeriksaan SK yang viral itu, karena ada kesalahan dalam dokumen yang beredar," jelasnya.

BACA JUGA:Terkena PHK Tanpa Pesangon, Karyawan PT TI Lapor ke Dewan Provinsi

BACA JUGA:Anggaran Kementerian PU Diblokir Tidak Ada Progres Pembangunan IKN tahun 2025

Masalah ini sudah dibahas bersama dinas pendidikan dan pengawas, dan semua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian jam mengajar. 

Aslinda juga menambahkan bahwa video yang viral tentang dirinya sudah diklarifikasi oleh dinas pendidikan, pengawas, dan pihak sekolah karena dampak negatif terhadap citra sekolah.