4 Hakim Ditangkap Terkait Gratifikasi Kasus CPO

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Senin , 14 Apr 2025 - 19:04

DITANGKAP: Penangkapan tiga hakim yang terlibat gratifikasi kasus korupsi ekspor CPO. -IST/Jambi Independent-Jambi Independent

“Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tidak pidana,” ujarnya.

Menanggapi peristiwa ini, MA menyatakan keprihatinan mendalam.

“Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. Di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional,” tegas Yanto.

Sebagai langkah reformasi, MA tengah membahas revisi SK KMA terkait promosi dan mutasi hakim.

Selain itu, satuan tugas khusus telah dibentuk untuk mengevaluasi kedisiplinan serta kepatuhan terhadap kode etik di wilayah hukum DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, MA juga akan segera menerapkan sistem digitalisasi melalui teknologi smart majelis.

“Mahkamah agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik (smart majelis), untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto, disusul dengan penetapan tiga hakim yang mengadili perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebagai tersangka dugaan suap atau gratifikasi pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiganya disangka turut menikmati uang Rp 60 miliar yang diberikan tiga korporasi sawit sebagai imbalan atas putusan lepas, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana, yang dijatuhkan. Diperkirakan total uang yang diterima ketiga hakim itu senilai Rp 22,5 Miliar.

Penetapan tiga tersangka itu diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4) dini hari. Ketiga tersangka itu sebelumnya diperiksa secara maraton pada Minggu (13/4) sebagai saksi bersama empat orang lainnya.

Tiga tersangka itu adalah hakim yang menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah periode Januari 2022 sampai April 2022 dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mereka adalah Djuyamto yang duduk sebagai hakim ketua, Agam Syarif Baharuddin selaku hakim anggota, dan Ali Muhtarom selaku hakim ad hoc.

Ketiganya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, selama 20 hari ke depannya. (*)

4 hakim ditangkap terkait gratifikasi kasus cpo                            jakarta – empat orang hakim yang terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi ekspor crude palm oil (cpo) atau minyak sawit mentah, ditangkap. mereka adalah muhammad arif nuryanto (ketua pengadilan negeri jakarta selatan), agam syarif baharudin, ali muhtaro, dan djuyamto.
kasus ini mencuat usai kejaksaan agung ri merilis penyidikan khusus pada 12-13 april 2025, menyasar dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara di pengadilan tipikor, jakarta pusat.
atas kasus tersebut, mahkamah agung menyatakan sikapnya.
“saya akan membacakan siaran pers mahkamah agung. sikap mahkamah agung terhadap dugaan suap atau gratifikasi tindak-tindakan korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat,” ujar yanto, juru bicara mahkamah agung, senin (14/4).
baca juga: zh belum diberhentikan sementara, kasus dugaan korupsi dak di disdik provinsi jambi
baca juga:al haris jawab dan jelaskan pandangan umum fraksi dprd
ma menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, mengacu pada pasal 26 undang-undang no. 2 tahun 1918.
“mahkamah agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan agung terhadap ketua pengadilan negeri jakarta selatan dan majelis hakim jakim tipikor pada pengadilan negeri jakarta pusat, sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah jaksa agung dengan persetujuan ketua mahkamah agung,” jelasnya
lebih lanjut, pihak ma mengingatkan pentingnya asas praduga tidak bersalah.
“kita semua wajib menghormati asas peraduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan tetap,” tegas yanto.
perkara ini sendiri terkait tiga kasus besar korupsi cpo yang ditangani oleh majelis hakim yang sama.
“perkara tersebut ditangani oleh majelis yang sama dan telah diputus pada tanggal 19 maret 2025 dan pada tanggal 27 maret 2025 penuntut umum telah mengajukan kasasi,” tambah yanto. 
ma juga menyoroti putusan kontroversial majelis hakim sebelumnya.
 
“majelis hakim, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tidak pidana,” ujarnya.
menanggapi peristiwa ini, ma menyatakan keprihatinan mendalam.
“mahkamah agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. di saat mahkamah agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional,” tegas yanto.
sebagai langkah reformasi, ma tengah membahas revisi sk kma terkait promosi dan mutasi hakim.
selain itu, satuan tugas khusus telah dibentuk untuk mengevaluasi kedisiplinan serta kepatuhan terhadap kode etik di wilayah hukum dki jakarta.
tidak hanya itu, ma juga akan segera menerapkan sistem digitalisasi melalui teknologi smart majelis.
“mahkamah agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik (smart majelis), untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption,” pungkasnya.
sebelumnya, kejaksaan agung menahan ketua pengadilan negeri jakarta selatan muhammad arif nuryanto, disusul dengan penetapan tiga hakim yang mengadili perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo sebagai tersangka dugaan suap atau gratifikasi pengurusan perkara di pengadilan negeri jakarta pusat. ketiganya disangka turut menikmati uang rp 60 miliar yang diberikan tiga korporasi sawit sebagai imbalan atas putusan lepas, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana, yang dijatuhkan. diperkirakan total uang yang diterima ketiga hakim itu senilai rp 22,5 miliar.
penetapan tiga tersangka itu diumumkan oleh direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung abdul qohar, dalam jumpa pers di kejaksaan agung, jakarta, senin (14/4) dini hari. ketiga tersangka itu sebelumnya diperiksa secara maraton pada minggu (13/4) sebagai saksi bersama empat orang lainnya.
tiga tersangka itu adalah hakim yang menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah periode januari 2022 sampai april 2022 dengan terdakwa korporasi di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pada pengadilan negeri (pn) jakarta pusat. mereka adalah djuyamto yang duduk sebagai hakim ketua, agam syarif baharuddin selaku hakim anggota, dan ali muhtarom selaku hakim ad hoc. 
ketiganya ditahan di rutan salemba cabang kejaksaan agung, selama 20 hari ke depannya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 15 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan