Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Sabtu , 10 May 2025 - 17:51

SATGAS: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.-IST/Jambi Independent-Jambi Independent

mendagri ungkap tupoksi satgas premanisme dan ormas                             jakarta - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengungkapkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) satuan tugas terpadu operasi penanganan premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) meresahkan yang baru dibentuk.
tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi kementerian koordinator bidang politik dan keamanan (kemenko polkam), dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk kemendagri.
"satgas premanisme leading sektornya kemenko polkam. kemendagri hanya salah satu bagian di dalamnya," ujar tito.
satgas ini, lanjut tito, memiliki tugas utama menegakkan aturan yang sudah ada terkait keberadaan dan kegiatan ormas di indonesia.
baca juga:erintuah damanik dan mangapul divonis 7 tahun penjara, sidang vonis dua hakim pemberi vonis bebas ronald tanur
baca juga:direksi dan komisaris bumn masih bisa ditindak, jika korupsi gunakan uu tipikor 
tito merinci bahwa ormas terbagi dalam dua kategori, yakni ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum namun terdaftar dalam pusat data pemerintah.
"kalau ormas berbadan hukum, maka penindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh kementerian hukum dan ham, karena mereka yang mengeluarkan izinnya," kata tito.
sementara itu, bagi ormas yang tidak berbadan hukum tetapi terdaftar di kemendagri, maka sanksi administratif menjadi wewenang pihaknya.
tito menekankan, jika pelanggaran yang dilakukan ormas masuk ranah pidana, maka penindakan berada di tangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.
"jadi siapa berbuat apa sudah jelas. kalau pidana ditindak kepolisian, kalau administratif oleh kementerian terkait, sesuai dengan status ormasnya," katanya.
dikatakan tito, salah satu sanksi administratif yang bisa diberikan kemendagri kepada ormas terdaftar adalah pencabutan status terdaftarnya. akibatnya, ormas tersebut akan kehilangan hak untuk menerima fasilitas atau dana hibah dari pemerintah.
saat ditanya tentang durasi masa kerja satgas tersebut, tito menyarankan agar pertanyaan itu diarahkan kepada kemenko polkam selaku koordinator utama satgas.
pemerintah resmi membentuk satuan tugas terpadu operasi penanganan premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) meresahkan, selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.
menko polkam budi gunawan menyatakan satgas ini bertugas menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 11 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan