285 Daerah Belum Terjangkau Jaringan

JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus berupaya mendorong percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), guna membuka akses komunikasi dan jaringan internet di daerah-daerah pelosok yang hingga kini belum terjangkau sinyal telekomunikasi nirkabel. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh wilayah provinsi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, menyampaikan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025, pemerintah telah menjalankan program jaringan internet masuk desa sebagai langkah awal mengatasi keterisolasian digital di kawasan terpencil. Melalui program tersebut, hingga kini baru sekitar sepuluh desa yang berhasil mendapatkan pembangunan tower repeater untuk memperluas jangkauan sinyal komunikasi.

“Saat ini, kita masih memiliki sekitar 285 daerah di Jambi yang belum terjangkau jaringan. Daerah-daerah ini tersebar di pelosok kabupaten dengan kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan hutan lebat, sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur komunikasi,” ujar Ariansyah di Jambi, Selasa (20/5).

Ia menjelaskan bahwa pemasangan perangkat repeater sejauh ini belum sepenuhnya efektif menjawab tantangan keterbatasan jaringan, terutama di desa-desa yang letaknya sangat jauh dari pusat kota atau BTS eksisting. Repeater hanya mampu memperluas sinyal dalam radius terbatas, yakni sekitar 6 kilometer. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat pembangunan BTS secara mandiri menjadi tidak memungkinkan dalam skala besar.

BACA JUGA:Wagub Jambi Hadiri IPA Convex 2025

BACA JUGA:SAH Maknai Harkitnas sebagai Kerja Keras dan Berdikari

“Kita memang terus berupaya membangun BTS baru, namun kemampuan fiskal daerah tidak memadai. Untuk itu, kami mendorong pembangunan ini melalui pengusulan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),” tambahnya.

Namun, usulan tersebut menghadapi tantangan besar. Menurut Ariansyah, Kementerian Komdigi saat ini memfokuskan alokasi pembangunan infrastruktur komunikasi hanya untuk wilayah yang termasuk dalam kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sayangnya, wilayah Provinsi Jambi secara administratif tidak termasuk dalam kategori tersebut, meskipun masih banyak desa yang secara faktual memiliki keterisolasian serupa.

“Alokasi dari kementerian hanya difokuskan untuk daerah 3T, dan Jambi tidak masuk dalam daftar itu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.

Sebagai langkah alternatif, Pemprov Jambi kini mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih proaktif dalam mengajukan proposal bantuan pembangunan BTS ke Direktorat Jenderal Bantuan Teknis dan Koordinasi (Bakti) di bawah naungan Komdigi. 

Selain itu, pemerintah daerah juga diajak untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta, khususnya para provider layanan komunikasi, guna mengisi celah kebutuhan infrastruktur jaringan yang belum terpenuhi.

“Kolaborasi dengan pihak penyedia layanan seluler juga terus kami dorong. Kami berharap mereka bersedia berinvestasi di daerah-daerah potensial meskipun secara bisnis mungkin dianggap kurang menguntungkan,” tambah Ariansyah.

Pemerintah provinsi juga menyambut baik partisipasi masyarakat dalam memberikan data dan informasi terkait lokasi-lokasi yang masih blank spot. Partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa dinilai penting untuk memperkuat pengajuan proposal pembangunan BTS ke pemerintah pusat dan mitra penyedia layanan. (Enn)