PDIP Absen Dipersetujuan RAPBDP Jabar

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Jumat , 22 Aug 2025 - 19:41

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat memberikan keterangan mengenai absennya mereka dalam paripurna persetujuan RAPBDP 2025 pada Jumat (15/8) lalu.-ANTARA FOTO-Jambi Independent

pdip absen dipersetujuan rapbdp jabar                            fraksi pdi perjuangan dprd jawa barat menegaskan ketidakhadiran mereka dalam rapat paripurna persetujuan rapbdp 2025 pada jumat (15/8), akibat minimnya pelibatan pentahelix, atau setidaknya keseluruhan anggota legislatif dalam rapat dan pengesahannya.
ketua fraksi pdip dprd jawa barat ineu purwadewi sundari di bandung, rabu, mengatakan dalam paripurna yang beragendakan persetujuan rapbd 2025 itu, merupakan kelanjutan dari sikap politik yang konsisten, setelah sebelumnya juga mereka tidak menyetujui perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) tahun 2025 dan tidak hadir dalam pembahasan dan persetujuan perubahan apbd.
ineu mengatakan fraksi pdip dprd jawa barat menilai bahwa proses perubahan apbd telah dilakukan tanpa melibatkan lembaga legislatif daerah (dprd) jawa barat secara menyeluruh.
hal itu, ditandai dengan terbitnya delapan peraturan gubernur (pergub) tentang penjabaran apbd yang melibatkan anggaran sebesar rp5,1 triliun, sebelum adanya persetujuan dprd.
baca juga:logistik pilkada ulang 2025 lengkap
baca juga:politik uang jadi akar permasalahan di indonesia
"perubahan apbd berjalan tanpa mekanisme konstitusional yang utuh. pergub seolah menggantikan perda, padahal secara hierarki perda memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi," ujar ineu.
sementara itu, anggota fraksi pdip sekaligus wakil ketua dprd jawa barat ono surono mengatakan pihaknya juga menyoroti kebijakan efisiensi belanja oleh gubernur yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas nasional, termasuk program astacita dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diusung presiden prabowo.
menurut fraksi, kata ono, sejumlah program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa, serta hibah untuk sekolah swasta dan pondok pesantren, telah dihapus atau digantikan dengan skema lain yang dinilai kurang substansial.
salah satu contoh yang disorotnya, adalah janji gubernur melalui media sosialnya untuk mengalokasikan rp135 miliar untuk hibah pondok pesantren.
"namun, anggaran tersebut ternyata digantikan dengan program beasiswa santri senilai rp10 miliar. jadi memang dihilangkan," kata ono.
dihapusnya hibah bantuan pondok pesan¬tren oleh gubernur dedi mulyadi inj mencuat pertengah¬an april 2025 lalu. hibah bantuan untuk pondok pesantren yang awalnya telah ditetapkan di apbd jawa barat tahun anggaran 2025 sebesar rp153 miliar melalui penetapan apbd secara bersama-sama penjabat gubernur bey mahmudin de¬ngan dprd jawa barat pada 8 november 2024 lalu.
akan tetapi, anggaran itu tiba-tiba dihapus setelah dedi mulyadi menjabat gubernur. terbitnya instruksi presiden (inpres) nomor 1 ta¬hun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025 membuat dedi mul¬yadi melakukan koreksi total terhadap nomenklatur bantuan hibah untuk pondok pesantren, madrasah, yayasan keagamaan dan masjid yang sebesar rp153 miliar dengan menguranginya secara drastis.
yakni, ha¬nya memberikan bantuan untuk lembaga pengembangan tilawatil quran (lptq) jabar untuk dukungan mtq/¬stq/¬mqk sebesar rp9 miliar dan untuk yayasan mathlaul anwar kampung ciaruteun udik rt 002/002, cibungbulang, ciaruteun udik, kabupaten bogor untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/¬pe¬san¬tren senilai rp250 juta.
sempat muncul harapan hibah untuk pondok pesantren tersebut akan dialokasi¬kan kembali di apbd perubahan tahun 2025 oleh dedi mulyadi, sebagaimana diungkapkan wakil ketua dprd jawa barat ono surono, akhir april 2025 lalu.
ono menyampaikan, kepastian akan dimasukkannya kem¬bali bantuan untuk pondok pesantren ini disampaikan gubernur jawa barat dedi mulyadi dan kepala bappeda jawa barat, besarannya sekitar rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan rp9 miliar untuk masjid, namun ini tidak terjadi.
selain soal dana hibah pesantren, fraksi pdip melakukan sikap politik yang cukup keras karena menilai kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan penataan umkm yang dilakukan pemprov jabar tidak diimbangi dengan rencana relokasi yang jelas, serta cenderung tebang pilih.
"bangunan mewah milik pengusaha yang melanggar peruntukan justru dibiarkan, sementara pkl digusur tanpa solusi konkret," ucap ono.
selain itu, kata ono, fraksi pdip menilai gubernur jawa barat dedi mulyadi belum menjalankan prinsip kolaboratif berbasis pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
meski demikian, fraksi pdip tetap menghargai keputusan fraksi lain yang menyetujui raperda perubahan apbd 2025 dengan harapan ke depannya proses penganggaran bisa berjalan lebih baik.
"kami berharap penyusunan rapbd 2026 nanti, dilakukan secara teknokratis, partisipatif, dan politis, dengan waktu pembahasan yang cukup dan melibatkan semua pemangku kepentingan," tutur ono.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 23 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan