Gugatan Wendy Haryanto Kandas, Status Berubah Jadi Terdakwa

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 25 Aug 2025 - 20:41

suasana sidang yang menjerat Wendy Haryanto beberapa waktu lalu.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

gugatan wendy haryanto kandas, status berubah jadi terdakwa                            jambi – gugatan praperadilan yang diajukan wendy haryanto, mantan direktur pt prosympac agro lestari (pal), terhadap kepala kejaksaan tinggi jambi, resmi dinyatakan gugur oleh pengadilan negeri jambi. putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar pada kamis, 22 agustus 2025.
hakim dominggus silaban yang memimpin persidangan memutuskan bahwa permohonan praperadilan tidak dapat dilanjutkan, karena berkas perkara wendy haryanto telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jambi oleh jaksa penuntut umum (jpu).
"dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon dinyatakan gugur," ujar dominggus saat membacakan keputusan di ruang sidang.
wendy merupakan salah satu dari lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan fasilitas investasi dan modal kerja tahun 2018–2019.
baca juga:eks pegawai bank segera sidang, kasus penggelapan dana nasabah di sungai penuh
baca juga:perempuan asal kayu aro dibekuk, tersandung kasus 372 dan 378 kuhp
dalam proses hukumnya, wendy menggugat status tersangka yang ditetapkan kejati jambi, dengan dalih penetapan tersebut tidak sah.
dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa kejaksaan tinggi jambi telah menyerahkan seluruh dokumen pendukung perkara—mulai dari bukti surat t1 hingga t52—yang tak dibantah oleh pihak pemohon selama proses sidang berlangsung.
hakim juga merujuk pada ketentuan dalam surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 5 tahun 2021, yang menyebut bahwa permohonan praperadilan otomatis gugur jika perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan.
dengan demikian, status tersangka beralih menjadi terdakwa dan seluruh proses penahanan serta pengadilan menjadi kewenangan majelis hakim pengadilan tipikor.
"menimbang bahwa perkara pokok telah masuk ke tahap persidangan, maka permohonan praperadilan dinyatakan gugur secara hukum," tegas dominggus dalam sidang tersebut.
hakim juga menambahkan bahwa meski pemohon mungkin telah menyiapkan saksi maupun ahli untuk memperkuat permohonan, secara formil gugatan praperadilan tak bisa lagi dilanjutkan karena tahapan hukum telah berpindah ke pengadilan tipikor.
sebelumnya, praperadilan ini menyusul, penetapan status tersangka terhadap dirinya, dalam kasus dugaan korupsi dana kredit investasi sebesar rp105 miliar dari bank bni. 
dalam pembacaan replik, kuasa hukum pemohon menilai bahwa, perkara yang melibatkan pt pal dan bank bni merupakan persoalan wanprestasi dalam ranah perdata, bukan pidana korupsi.
mereka menyatakan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur bersifat perdata dan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata.
“gagal bayar atau kredit macet tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. sebagaimana putusan mahkamah agung no.1095/k/pid.sus/2014, kredit macet merupakan persoalan perdata,” ujar kuasa hukum wh.
selain itu, dalam repliknya, tim kuasa hukum juga menyoroti status hukum pt pal yang telah memperoleh putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dari pengadilan niaga medan, yang memperkuat dalil bahwa permasalahan ini murni keperdataan.
kuasa hukum juga membantah tudingan bahwa kliennya menikmati dana kredit tersebut secara pribadi.
mereka menjelaskan bahwa, dana pinjaman dari bank bni digunakan untuk membayar utang pt pal ke bank cimb niaga sebesar rp75,2 miliar.
tidak ada satupun dana yang diterima secara pribadi oleh wendy hartanto.
"seluruh dana digunakan untuk kepentingan perusahaan. karenanya, tidak ada unsur kerugian negara sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana korupsi," tegasnya.
berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan, pihak pemohon meminta agar hakim menyatakan penetapan status tersangka terhadap wendy hartanto tidak sah dan batal demi hukum. 
mereka juga meminta agar hak-hak hukum kliennya dipulihkan, termasuk harkat dan martabatnya sebagai warga negara. (zen)