Dewan Desak Polda Jambi Tuntaskan Kasus Pemalsuan Beras SPHP

Reporter: Jailani |

Editor: Jennifer Agustia |

Rabu , 27 Aug 2025 - 16:58

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza.-ist/jambi independent-

dewan desak polda jambi tuntaskan kasus pemalsuan beras sphp                            
 
 
jambi- kasus pemindahan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (sphp) ke karung polos tanpa merek hingga dijual kembali sebagai beras non-subsidi terus menuai sorotan. 
 
wakil ketua iii dprd provinsi jambi, faizal riza, meminta kepolisian daerah (polda) jambi mengusut tuntas praktik yang diduga merugikan masyarakat itu.
 
“apakah kasus ini hanya terjadi di wilayah kota jambi atau sudah menyebar di kabupaten lain, karena itu kami minta kasus ini terus ditindaklanjuti,” kata faizal, rabu. 27 agustus 2025.
 
adapun, kasus tersebut mencuat setelah subdit i indagsi direktorat reserse kriminal khusus polda jambi menangkap seorang rekanan bulog, pemilik rumah pangan kita (rpk) berinisial rs. 
 
ia diduga mengganti kemasan beras sphp bersubsidi untuk dipasarkan kembali sebagai beras komersial dengan harga lebih tinggi.
 
“pihak bulog jambi harus melakukan itu, mulai dari tahapan-tahapan di lapangan, proses mereka dalam distribusi. agar jangan sampai ada celah orang untuk melakukan penukaran kemasan maupun dioplos,” katanya. 
 
lebih lanjut, ia menilai pengawasan internal bulog jambi terhadap mitranya masih longgar. 
 
ia juga mendesak agar lembaga tersebut memperketat kontrol di setiap lini distribusi, mulai dari gudang hingga ke pengecer. 
 
“harus ada pengawasan melekat supaya tidak ada lagi celah bagi pihak tertentu mengganti kemasan atau melakukan oplosan,” ujarnya.
 
selain bulog, ia juga meminta pemerintah provinsi jambi bersama dinas terkait tidak tinggal diam. menurut faizal, koordinasi antarinstansi penting untuk memastikan penyaluran beras subsidi sampai tepat sasaran. 
 
“akan kami sampaikan kepada bapak gubernur dan dinas terkait, agar kita juga aktif untuk memantau apa yang terjadi dengan kejadian ini," katanya.
 
adapun, praktik penggantian kemasan beras sphp bukan sekadar persoalan pidana, tetapi juga berpotensi mengguncang kepercayaan publik terhadap program pangan nasional. 
 
“kalau dibiarkan, ini bisa merusak tujuan pemerintah menekan harga beras sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata faizal. 
 
ia pun mengimbau masyarakat ikut mengawasi peredaran beras sphp di pasaran. warga diminta segera melapor jika menemukan kejanggalan pada kemasan maupun kualitas beras. 
 
"kalau ada hal-hal mencurigakan dengan kemasan beras sphp yang mungkin isinya berbeda warna atau berbeda tekstur segera sampaikan kepada pihak terkait, agar segera ditindaklanjuti," sebutnya.