Dorong Sistem Proporsional Tertutup Dalam Revisi UU Pemilu

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 26 Sep 2025 - 15:50

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada pers di Jakarta.-Antara/Jambi Independent-Jambi Independent

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan konsistensinya mendorong sistem proporsional tertutup dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu sebagai upaya memperkuat demokrasi musyawarah dan peran partai politik dalam sistem politik nasional.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan revisi UU Pemilu harus dipandang menyeluruh, tidak hanya teknis pemilu.

“Ini menyangkut evaluasi sistem politik, demokrasi, kepartaian, dan pemilu kita,” katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut Hasto, sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.

Ia menekankan, proporsional tertutup menuntut partai melaksanakan demokratisasi internal.

Dengan begitu, calon legislatif yang diajukan benar-benar melalui kaderisasi dan memiliki kualifikasi terbaik untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dia menjelaskan sistem pemilu legislatif berbeda dengan eksekutif. Untuk legislatif, peserta adalah partai politik sehingga proporsional tertutup relevan. Sementara presiden, wakil presiden, dan kepala daerah tetap dipilih langsung rakyat demi legitimasi kekuasaan.

“Kalau demokrasi elektoral hanya berbasis populisme, yang terjadi adalah political industrial complex. Itu harus diluruskan agar sesuai dengan ideologi bangsa,” ujarnya.

Di parlemen, ruang dialog masih terbuka. Dia menyebut terdapat juga usulan sistem campuran seperti di Jerman yang menggabungkan proporsional tertutup dan terbuka.

Hasto kemudian menyatakan bahwa PDIP akan tetap membangun komunikasi dengan partai lain dan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut.

Sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada Pemilu 1999. Sejak 2004, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka dengan caleg dipilih langsung oleh pemilih. Perdebatan mengenai model terbaik kembali mencuat dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Komisi II DPR RI.(*)

dorong sistem proporsional tertutup dalam revisi uu pemilu                            pdi perjuangan (pdip) menegaskan konsistensinya mendorong sistem proporsional tertutup dalam revisi undang-undang (uu) pemilu sebagai upaya memperkuat demokrasi musyawarah dan peran partai politik dalam sistem politik nasional.
sekretaris jenderal dpp pdip hasto kristiyanto mengatakan revisi uu pemilu harus dipandang menyeluruh, tidak hanya teknis pemilu.
“ini menyangkut evaluasi sistem politik, demokrasi, kepartaian, dan pemilu kita,” katanya di jakarta, rabu.
menurut hasto, sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
baca juga:cak imin: prabowo berhasil pidato dengan baik
baca juga:komitmen sejalan dengan presiden prabowo jaga pangan
ia menekankan, proporsional tertutup menuntut partai melaksanakan demokratisasi internal.
dengan begitu, calon legislatif yang diajukan benar-benar melalui kaderisasi dan memiliki kualifikasi terbaik untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
dia menjelaskan sistem pemilu legislatif berbeda dengan eksekutif. untuk legislatif, peserta adalah partai politik sehingga proporsional tertutup relevan. sementara presiden, wakil presiden, dan kepala daerah tetap dipilih langsung rakyat demi legitimasi kekuasaan.
“kalau demokrasi elektoral hanya berbasis populisme, yang terjadi adalah political industrial complex. itu harus diluruskan agar sesuai dengan ideologi bangsa,” ujarnya.
di parlemen, ruang dialog masih terbuka. dia menyebut terdapat juga usulan sistem campuran seperti di jerman yang menggabungkan proporsional tertutup dan terbuka.
hasto kemudian menyatakan bahwa pdip akan tetap membangun komunikasi dengan partai lain dan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut.
sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada pemilu 1999. sejak 2004, indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka dengan caleg dipilih langsung oleh pemilih. perdebatan mengenai model terbaik kembali mencuat dalam pembahasan revisi uu pemilu di komisi ii dpr ri.(*)

Tag

Share