Targetkan Perpres Perlindungan Ojol Rampung Akhir Tahun

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 26 Oct 2025 - 19:42

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) telah turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 17 September 2025.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Presiden juga menyebut, perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut sudah mulai ditunjukkan melalui kebijakan bonus hari raya untuk para pengemudi.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, pengemudi ojek online menerima bonus hari raya,” ungkap Kepala Negara.

Kebijakan itu, lanjut Prabowo, menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi para pekerja sektor transportasi online.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyambut baik regulasi tersebut. Ia menilai Perpres ojol akan menjadi solusi cepat di tengah lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online di DPR.

“Yang pertama adalah Rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Nah, itu diakomodir oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi V. Dan semua ini untuk mengisi kekosongan atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama. Presiden telah mengambil alih dengan membuat draf perpres atau peraturan presiden,” kata Raden Igun Wicaksono kepada wartawan di gedung DPR RI, Rabu, 17 September 2025.

Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Syamsurijal, dan Ketua Komisi V DPR Lasarus, perwakilan pengemudi ojol tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penetapan tarif dasar yang adil hingga jaminan sosial dan status hubungan kerja yang lebih pasti.

“Kami berharap aturan ini tidak hanya melindungi aplikator, tapi juga para pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan,” pungkas Igun. (*)

targetkan perpres perlindungan ojol rampung akhir tahun                            jakarta - pemerintah tengah merampungkan aturan baru yang akan memberikan hak kesejahteraan bagi driver ojek online (ojol).
regulasi perlindungan hukum berbentuk peraturan presiden (perpres) itu direncanakan rampung pada penghujung tahun 2025.
menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi mengungkapkan draf perpres tersebut telah diterima pihaknya dan saat ini sedang melalui tahapan akhir pembahasan lintas kementerian dan pemangku kepentingan, termasuk perusahaan aplikator. 
“ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. kami cari jalan keluar terbaik,” kata prasetyo saat ditemui awakmedia di kompleks istana kepresidenan, jakarta, jumat, 24 oktober 2025.
baca juga: purbaya gandeng hacker lulusan rusia, perbaiki sistem coretax yang bermasalah
baca juga:jangan ganggu
pemerintah menargetkan pembahasan antara kementerian terkait dan perusahaan aplikator dapat segera tuntas dalam waktu dekat. prasetyo optimistis aturan tersebut bisa disahkan sebelum akhir tahun.
“mungkin, sangat mungkin (perpres rampung tahun ini). sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. tapi secara umum kan sudah hampir semua,” ungkapnya.
diketahui regulasi itu telah diungkap saat perwakilan ojol menemui anggota dpr beberapa waktu yang lalu. pertemuan tersebut kemudian mengungkapkan rencana presiden prabowo subianto menerbitkan regulasi kesejahteraan ojek online.
“presiden meminta agar kesejahteraan pengemudi ojek online dijamin. bukan hanya soal tarif, tapi juga perlindungan sosial dan kepastian status kerja,” kata prasetyo dalam keterangannya.
prasetyo menambahkan, bentuk regulasi yang sedang digodok kemungkinan besar berupa peraturan presiden agar proses penyusunannya bisa berlangsung cepat tanpa harus menunggu pembahasan panjang di dpr.
“mungkin perpres, biar lebih cepat (rampungnya),” ucapnya.
dalam sidang kabinet paripurna pada 20 oktober 2025, presiden prabowo menegaskan pentingnya keberadaan regulasi untuk menjamin masa depan jutaan pekerja ojol di indonesia.
“kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol di dua perusahaan besar, dan sekitar dua juta pelaku umkm yang bergantung pada layanan tersebut,” ujar prabowo dalam sambutannya pada sidang kabinet paripurna, 20 oktober 2025.
presiden juga menyebut, perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut sudah mulai ditunjukkan melalui kebijakan bonus hari raya untuk para pengemudi.
“untuk pertama kali dalam sejarah, pengemudi ojek online menerima bonus hari raya,” ungkap kepala negara.
kebijakan itu, lanjut prabowo, menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi para pekerja sektor transportasi online.
sementara itu, ketua umum asosiasi pengemudi ojek online garda indonesia raden igun wicaksono menyambut baik regulasi tersebut. ia menilai perpres ojol akan menjadi solusi cepat di tengah lambatnya pembahasan rancangan undang-undang (ruu) transportasi online di dpr.
“yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. nah, itu diakomodir oleh dpr ri, dalam hal ini komisi v. dan semua ini untuk mengisi kekosongan atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama. presiden telah mengambil alih dengan membuat draf perpres atau peraturan presiden,” kata raden igun wicaksono kepada wartawan di gedung dpr ri, rabu, 17 september 2025.
dalam pertemuan dengan wakil ketua dpr saan mustopa, cucun syamsurijal, dan ketua komisi v dpr lasarus, perwakilan pengemudi ojol tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penetapan tarif dasar yang adil hingga jaminan sosial dan status hubungan kerja yang lebih pasti.
“kami berharap aturan ini tidak hanya melindungi aplikator, tapi juga para pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan,” pungkas igun. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 27 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan