4 Tersangka Dugaan Kasus Korupsi DAK Dinas Provinsi Jambi Dilimpahkan ke Kejari Jambi

JAMBI,JAMBIKORAN.COM - Kejari Jambi menerima limpahan berkas perkara tahap II  Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek  Utama (DAK Fisik SMK)  dinas pendidikan Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2022 dari Polda Jambi,Rabu 12 November 2025.

Disampaikan Nolly Wijaya, Kasi Penkum Kejati Jambi bahwa dalam kasus ini terdapat 4 tersangka yakni  ZH , S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RWS als R Bin S selaku Broker / yang membagikan proyek, H. WS Bin UD selaku Pemilik dan Komisaris PT. ILP, dan ES Binti H. AK selaku direktur PT.Tahta Dijaga Internasional.

Adapun para tersangka dan barang bukti yang diserah yakni untuk tersangka  ZH , S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pasal sangkaan melanggar:

Pertama 

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

BACA JUGA:SPPG Diberi Waktu Satu Bulan, Wajib Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

BACA JUGA:Hadirkan Staff Kementrian Perdagangan, JPU Nilai Saksi Tidak Melakukan Tugasnya

Subsidair : Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau

Kedua : Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tersangka kedua yakni  RWS als R Bin S selaku Broker / yang membagikan proyek sangkaan melanggar pasal :

pertama

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau

Kedua : Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.