Dewan Sebut Reformasi Polri Harus Hadirkan Polisi Profesional-Humanis

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian menjadi momentum untuk menghadirkan institusi Polri yang profesional, jujur, humanis, dan dicintai rakyat.

Menurut dia, keberhasilan Reformasi Polri akan berdampak langsung pada rasa keadilan yang dirasakan masyarakat serta kualitas demokrasi di Indonesia.

"Reformasi kepolisian itu agenda strategis bangsa ini karena terkait dengan keadilan, keamanan publik, dan demokrasi," kata Nasir dalam forum diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Dia pun menyebut, profesionalisme polisi menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan dan keamanan. Ia menekankan pentingnya penyidikan dan penyelidikan yang berbasis ilmu pengetahuan serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:TII Sebut Pemisahan Jadwal Pemilu Tingkatkan Efisiensi Penyelenggara

BACA JUGA:Polisi Aktif Dilarang Rangkap Jabatan Sipil

“Profesional artinya bekerja dengan ilmu dan metode yang saintifik. Penyelidikan harus bermutu, objektif, dan transparan,” kata dia.

Ia juga mengapresiasi berbagai slogan dan visi yang pernah diusung pimpinan Polri sebelumnya, mulai dari Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) hingga Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Namun, menurut dia, slogan semata tidak cukup tanpa perubahan nyata di lapangan.

“Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Reformasi bukan soal semboyan, tapi soal praktik nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa keamanan publik tidak hanya menyangkut stabilitas sosial, tetapi juga berhubungan dengan iklim investasi.

Investor, katanya, membutuhkan jaminan situasi yang aman dan kondusif.

“Keamanan itu mahal. Tapi justru karena mahal, negara wajib memastikan kondisi aman agar investasi dan kehidupan masyarakat berjalan baik,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya pembinaan dan penghargaan dalam tubuh Polri, agar reformasi tidak berhenti di tataran struktural. Evaluasi yang dilakukan pun harus menyentuh dari hulu ke hilir, mulai dari pembinaan, pengawasan, dan penghargaan kepada anggota yang berintegritas.