Indonesia Resmi Gabung Liga Perdamaian Trump

Indonesia resmi bergabung dalam Liga Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sebagai bagian dari upaya transisi Gaza menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima undangan Presiden Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bersama sejumlah negara lainnya.

“Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemlu RI melalui akun media sosial X, Kamis (22/1).
Para menteri luar negeri negara-negara tersebut menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump serta menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi di Gaza.
Bergabungnya Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza, termasuk pelaksanaan pemerintahan transisi yang bertujuan menciptakan perdamaian berkelanjutan.
Kemlu RI menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan menjalankan mandat sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang telah disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803.
Resolusi tersebut bertujuan mengokohkan gencatan senjata permanen, mendukung proses rekonstruksi Gaza, serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Upaya ini bertujuan untuk mengokohkan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai dengan hukum internasional,” ujar Kemlu RI.
Kemlu menegaskan, langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas yang lebih luas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan Timur Tengah. (*)