RDP Lintas Komisi DPRD Batang Hari dengan PT Super Home Berlangsung Panas
RDP Soal PT. SHP.I, DPRD Batang Hari kecewa dua instansi berkaitan dengan Tupoksi, Disnaker dan Dinas Lingkungan Hidup tak hadir.-subhi/jambi independent-
BATANGHARI, JAMBIKORAN.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Kabupaten Batang Hari dengan PT Super Home Product Indonesia (SHPI) berlangsung panas.
Ketidakhadiran dua instansi penting, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup, memicu kekecewaan mendalam para wakil rakyat.
RDP ini digelar sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa karyawan PT SHPI yang menuntut pemenuhan hak normatif, mulai dari upah di bawah UMK, BPJS Ketenagakerjaan, hingga persoalan jam kerja dan lembur.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batang Hari Dr. M. Firdaus, dan dihadiri Ketua serta anggota Komisi I, II, dan III. Hadir pula Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Kepala Desa Bajubang Laut, perwakilan pekerja, serta manajemen PT SHPI yang diwakili langsung Direktur Simon Lawrence.
BACA JUGA:Semua Jalan dan Jembatan Nasional Pulih Pascabencana
Namun absennya Disnaker, DLH, serta Camat Muara Bulian menjadi sorotan tajam.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Yanuar, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya.
Menurutnya, dua instansi tersebut justru memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dibahas.
“Kami mengundang secara resmi, tapi tidak hadir dan tanpa perwakilan. Padahal persoalan ini jelas masuk dalam tugas dan fungsi mereka,” tegas Edy.
BACA JUGA:Al Haris Tandatangani Perjanjian Kinerja 2026, Tegaskan Komitmen Kerja Terukur, Fokus, dan Akuntabel
BACA JUGA:Hadiah Umrah untuk Juara MTQ, Maulana Dorong Kehidupan Beragama Lewat Apresiasi MTQ dan Insentif
Ia menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk tidak adanya kerja sama dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Batang Hari.
DPRD pun memastikan akan memanggil ulang Disnaker, DLH, serta Camat Muara Bulian untuk dimintai keterangan secara resmi.