Rencana Pembentukan Kementerian Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasannya

Reporter: Yolanda Permata |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 14 May 2024 - 10:46

Rencana Pembentukan Kementerian Baru-Yolanda Permata-Voi

JAMBIKORAN.COM - Dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartement Samesta Sentraland Cengkareng, Wakil Menteri BUMN,Kartika Wirjoatmodjo merilis bocoran terkait rencana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat pada masa pemerintahan Prabowo Gibran.

Saat ini, sektor perumahan masih berada di bawah yurisdiksi kementerian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tiko juga menyoroti backlog yang meningkat dari 10 juta pada awal tahun 2015 menjadi 12 juta saat ini,meningkatnya backlog tersebut terkait dengan melemahnya sektor perumahan akibat pandemi COVID-19.

“Perlu kita pahami bahwa backlognya bukannya berkurang, malah bertambah,kalau awal tahun 2015 sekitar 10 juta orang, tapi dengan dampak virus corona, saat ini ada 12 juta orang, pada saat krisis Covid-19, pengembang mungkin sangat terbatas,” kata Tiko.

Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan sebab, sektor ini mencakup banyak subsektor turunan yang memerlukan perhatian khusus.

Tiko Juga mengatakan, keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat bertujuan untuk lebih menekankan sektor perumahan masyarakat.

"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementrian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap Kartika Wirjoatmodjo.

Wakil Menteri BUMN mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan kuat Permunas untuk mengatasi masalah ini.

Contohnya mencakup berBACA JUGA:Rekrutmen Bersama BUMN 2024, Berikut Dokumen yang Harus di Siapkan bagai bentuk pembiayaan, subsidi bunga, dan penyerahan tanah yang tidak terpakai.

“Permunas sebenarnya sudah mengalami transformasi dalam tiga tahun terakhir karena situasi tidak sehat yang terus berlanjut, termasuk virus corona,saat ini sedang direvisi harapannya, pemerintah bisa melakukan pengalihan lahan tidur dan memberikan berbagai bentuk pembiayaan dan dukungan yang kuat untuk perumahan umum" katanya.

Lebih lanjut, Tiko mengumumkan akan memperluas inisiatif FLPP melalui subsidi bunga dan memperkuat sisi pengembang.

rencana pembentukan kementerian baru di pemerintahan prabowo-gibran, ini penjelasannya                            jambikoran.com - dalam pidatonya pada pembukaan acara launching the new face of apartement samesta sentraland cengkareng, wakil menteri bumn,kartika wirjoatmodjo merilis bocoran terkait rencana pembentukan kementerian perumahan rakyat pada masa pemerintahan prabowo gibran.
saat ini, sektor perumahan masih berada di bawah yurisdiksi kementerian di lingkungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr).
tiko juga menyoroti  backlog yang meningkat dari 10 juta pada awal tahun 2015 menjadi 12 juta saat ini,meningkatnya backlog tersebut terkait dengan melemahnya sektor perumahan akibat pandemi covid-19.
“perlu kita pahami bahwa backlognya bukannya berkurang, malah bertambah,kalau awal tahun 2015 sekitar 10 juta orang, tapi dengan dampak virus corona, saat ini ada 12 juta orang, pada saat krisis covid-19, pengembang mungkin  sangat terbatas,” kata tiko.
baca juga:minta bumn bijaksana beli dolar sesuai prioritas
baca juga:cara cek hasil seleksi administrasi rekrutmen bersama bumn 2024
oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan sebab, sektor ini mencakup banyak subsektor turunan yang memerlukan perhatian khusus.
tiko juga mengatakan, keberadaan kementerian perumahan rakyat bertujuan untuk lebih menekankan sektor perumahan  masyarakat.
"pak budi (direktur utama perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada kementrian perumahan. fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap kartika wirjoatmodjo.
wakil menteri bumn mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan  kuat permunas untuk mengatasi masalah ini.
contohnya mencakup berbaca juga:rekrutmen bersama bumn 2024, berikut dokumen yang harus di siapkan bagai bentuk  pembiayaan, subsidi bunga, dan  penyerahan tanah yang tidak terpakai.
baca juga:berikut jadwal seleksi rekrutmen berasama bumn 2024
 “permunas sebenarnya sudah mengalami transformasi dalam tiga tahun terakhir karena situasi tidak sehat yang terus berlanjut, termasuk virus corona,saat ini sedang direvisi harapannya, pemerintah bisa melakukan pengalihan lahan tidur dan memberikan berbagai bentuk pembiayaan dan dukungan yang kuat untuk perumahan umum" katanya.
lebih lanjut, tiko mengumumkan akan memperluas inisiatif flpp melalui subsidi bunga dan memperkuat sisi pengembang.
dia menjelaskan bahwa pengembang membutuhkan modal kerja yang signifikan untuk secara konsisten memproduksi unit dalam skala besar dan efisien,dengan cara ini, residu dapat dikurangi secara perlahan.
“pinjaman ini datangnya dari dua sisi, dari sisi masyarakat penerimanya, flpp akan diperluas dengan subsidi bunga dan lain-lain, tapi juga akan diperkuat dari sisi pengembang, khususnya perumnas kemampuan untuk membangun dengan cepat dan dalam skala besar, sehingga backlog 12 juta kasus ini  bisa kita kurangi secara bertahap,” lanjutnya.(*)