Ikut Serukan Tolak RUU Penyiaran

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 27 May 2024 - 19:19

DEMO: Para pengunjuk rasa berorasi di DPRD Provinsi Jambi.-IST/Jambi Independent-Jambi Indepedent

JAMBI - Sejumlah jurnalis dan masyarakat, yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 Mei 2024.

Massa aksi ini menyerukan penolakan Revisi Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran yang dikeluarkan Maret 2024.

Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi terdiri dari unsur Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kora Jambi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jambi, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi, Rambu House, komunitas pers mahasiswa, aktivis, seniman, dan masyarakat umum. Mereka silih berganti melakukan orasi di halaman gedung DPRD.

Tidak hanya berorasi, mereka menegakkan sejumlah spanduk berisikan kalimat tuntutan, protes, kritikan, dan pernyataan dampak buruk RUU Penyiaran.

Misalnya "Jangan Larang Liputan Investigasi Eksklusif", "Tindakan Aparat Brutal Pembungkaman UU Pers", hingga "Kembali ke UU No 40/1999" Koalisi ini menilai RUU Penyiaran merupakan ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Hak masyarakat mendapatkan informasi terkikis bila RUU Penyiaran rampung dan disahkan sebagai undang-undang.

Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, melalui RUU Penyiaran, mewujudkan kendali berlebih (overcontrolling) terhadap ruang gerak warga negaranya. Hal ini dinilai mengkhianati semangat demokratis yang terwujud melalui Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Yakni undang-undang yang dibuat untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik serta menjamin pemenuhan hak publik atas informasi.

Pada Pasal 508 Ayat 2 RUU Penyiaran, terdapat larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi.

Larangan ini menunjukkan ketakutan terbongkarnya permasalahan yang penting untuk diketahui publik. Tidak hanya itu, larangan ini juga dinilai sebagai bentuk keengganan pemerintah dalam melakukan pembenahan.

"Simbol kemunduran kemerdekaan pers karena berusaha membungkam pers melalui KUU Penyiaran. Padahal, karya jurnalistik investigasi merupakan karya tertinggi bagi seorang jurnalis," kata Ketua IJTI Pengda Jambi, Adrianus Susandra.

Tidak hanya itu, kata Adrianus, masih ada beberapa pasal kontroversial yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik.

ikut serukan tolak ruu penyiaran                            jambi - sejumlah jurnalis dan masyarakat, yang tergabung dalam koalisi penyelamat pilar demokrasi melakukan unjuk rasa di gedung dprd provinsi jambi, senin 27 mei 2024.
massa aksi ini menyerukan penolakan revisi undang-undang (ruu) tentang penyiaran yang dikeluarkan maret 2024.
koalisi penyelamat pilar demokrasi terdiri dari unsur aliansi jurnalis independen (aji) kora jambi, ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) jambi, pewarta foto indonesia (pfi) jambi, rambu house, komunitas pers mahasiswa, aktivis, seniman, dan masyarakat umum. mereka silih berganti melakukan orasi di halaman gedung dprd.
tidak hanya berorasi, mereka menegakkan sejumlah spanduk berisikan kalimat tuntutan, protes, kritikan, dan pernyataan dampak buruk ruu penyiaran.
baca juga:kualilfikasi piala dunia 2026 zona asia grup f, jalani latihan perdana sore ini
baca juga:dprd kota jambi gelar paripurna dalam rangka hut kota jambi
misalnya "jangan larang liputan investigasi eksklusif", "tindakan aparat brutal pembungkaman uu pers", hingga "kembali ke uu no 40/1999" koalisi ini menilai ruu penyiaran merupakan ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
hak masyarakat mendapatkan informasi terkikis bila ruu penyiaran rampung dan disahkan sebagai undang-undang.
pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, melalui ruu penyiaran, mewujudkan kendali berlebih (overcontrolling) terhadap ruang gerak warga negaranya. hal ini dinilai mengkhianati semangat demokratis yang terwujud melalui undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers.
yakni undang-undang yang dibuat untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik serta menjamin pemenuhan hak publik atas informasi.
pada pasal 508 ayat 2 ruu penyiaran, terdapat larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi.
larangan ini menunjukkan ketakutan terbongkarnya permasalahan yang penting untuk diketahui publik. tidak hanya itu, larangan ini juga dinilai sebagai bentuk keengganan pemerintah dalam melakukan pembenahan.
"simbol kemunduran kemerdekaan pers karena berusaha membungkam pers melalui kuu penyiaran. padahal, karya jurnalistik investigasi merupakan karya tertinggi bagi seorang jurnalis," kata ketua ijti pengda jambi, adrianus susandra.
tidak hanya itu, kata adrianus, masih ada beberapa pasal kontroversial yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik.
baca juga:perkuat profesionalisme dan kualitas, pengurus pwi kota jambi bertandang ke yogyakarta
baca juga:resep puding vanila pisang, dessert praktis ala rumahan
"kami memandang pasal yang multi-tafsir dan membingungkan ini menjadi alat kekuasaan untuk membungkam pers dan mengancam kemerdekaan pers," katanya.
ketua pfi jambi, irma mengatakan, pada pasal 50b ayat 2 huruf k yang berbunyi "larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik," berpotensi membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis atau pers.
pasal ini juga terkesan rancu sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
"karena itu, kami mendesak agar pasal-pasal nakal ini segera dihapuskan. draf revisi ini juga menetapkan kewajiban sensor untuk seluruh isi siaran. ini bertentangan dengan uu pers karena seharusnya siaran jurnalistik tidak dikenai sensor," ujar irma.
sejumlah pasal dalam draf itu juga berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara komisi penyiaran indonesia (kpi) dan dewan pers.
pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa kpi berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
pasal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dewan pers.
"kami khawatir, komisi i dpr merancang draf ini demi mengutamakan kepentingan pemodal, dengan mengabaikan kepentingan publik. karena itu, kita harus menolaknya sebelum penyusunan draf dinyatakan tuntas," kata irma.
ketua aji jambi, suwandi mewanti-wanti kpi menjadi lembaga powerfull yang dapat membatasi kebebasan berekspresi, membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi, hingga dapat melakukan kriminalisasi.
apalagi perekrutan komisioner kpi tingkat pusat dan daerah rawan disusupi partai politik dan kelompok yang mengabaikan hak publik.
"sengketa pers yang akan ditangani kpi bertentangan dengan uu pers dan dapat digunakan penguasa otoritarianisme untuk membungkam kritik. artinya, semakin banyak jurnalis yang akan dipenjara karena berita," katanya.
la pun mengatakan, ruu penyiaran seharusnya dirancang dengan partisipasi publik. namun, komisi i dpr malah merancang ruu penyiaran dengan tidak berpijak pada asas kepentingan publik atau masyarakat umum.
"ruu penyiaran tidak akan mendapat penolakan dari banyak pihak, apabila prosesnya dilakukan dengan benar, yakni memberi ruang partisipasi publik. tentu jika ingin mengatur karya jurnalistik, harus melibatkan organisasi jurnalis dan dewan pers, serta aktivis-aktivis yang konsen pada isu ham, kebebasan ekspresi, perempuan, anak, dan kelompok minoritas," katanya.
tidak hanya para jurnalis, masyarakat umum pun resah dengan draf ruu penyiaran. mereka khawatir banyak informasi penting yang tidak bisa dijangkau publik imbas larangan jurnalisme investigasi.
padahal, berbagai kasus dan kejahatan terbongkar di tengah masyarakat karena jurnalisme investigasi dan kebebasan pers. (enn/zen)