Harga Beras Naik Jelang Pilkada 2024, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Waspada Money Politics

JAMBIKORAN.COM - Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan dan bahkan terjadi kelangkaan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi ini, khususnya terkait praktik money politics.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik 0,78 persen menjadi Rp15.550 per kg, sementara beras medium naik 0,22 persen menjadi Rp13.450 per kg. Mendagri Tito mengungkapkan bahwa ia telah menerima informasi tentang indikasi kelangkaan beras di beberapa daerah. 

"Salah satu yang perlu kita waspadai dan informasi yang sudah kita terima, mulai terjadi merangkak naik di beberapa daerah (kelangkaan stok beras, red)," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (4/11/2024).

Tito mengingatkan bahwa fenomena serupa pernah terjadi dua minggu sebelum Pileg pada 14 Februari 2024 lalu. Ia menduga kelangkaan tersebut disebabkan oleh oknum yang memborong stok beras untuk kepentingan politik. 

BACA JUGA:Tanam Perdana Komoditi Hortikultura di Desa Ladang Panjang, PT BGR Dukung Kemandirian Pondok Pesantren

BACA JUGA:KPU Kabupaten Bungo Hadiri Rakor Persiapan Pilkada Serentak 2024

"Dulu pernah terjadi, dua minggu sebelum pileg terutama, di 14 Februari 2024 yang lalu, kalau kita lihat jejak digitalnya, pernah terjadi hampir dua minggu lebih kelangkaan beras," ujar Tito. "Setelah itu saya cek kenapa terjadi kelangkaan di beberapa tempat, ya ada yang memborong beras."

Tito menduga para calon kepala daerah menggunakan sembako untuk dibagikan kepada calon pemilih, alih-alih menggunakan uang yang dapat dikategorikan sebagai praktik money politics. 

"Nah ini perlu kita waspadai adanya mungkin calon-calon kepala daerah yang menggunakan instrumen sembako untuk bagi-bagi dan lain-lain karena kalau menggunakan uang takut kena money politics," ucap Tito.

Mendagri Tito meminta kepala daerah untuk memeriksa ketersediaan stok beras di gudang Bulog masing-masing, pasar, dan pedagang. Ia juga menekankan pentingnya berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah praktik money politics. 

BACA JUGA:Mengapa Madu Tidak Aman untuk Bayi di Bawah Satu Tahun, Ini Penjelasannya

BACA JUGA:Teng! Masa Jabatan Pj Walikota Jambi Sri Purwaningsih Diperpanjang

"Perlu ada upaya untuk selain Bawaslu tentunya yang perlu kita ingatkan jangan sampai ada praktik money politic, dan kemudian stok ketika terjadi kelangkaan siap digelontorkan," tutur Tito.

Tito mengingatkan bahwa kelangkaan beras biasanya terjadi menjelang Pilkada dan akan kembali normal setelah pemungutan suara. 

"Biasanya nanti selesai dari Pilkada, 27 November, barangnya ada lagi karena borong-borongnya sudah selesai. Nah ini kira-kira rekan-rekan yang perlu kita waspadai menjelang 27 November," pungkasnya. (*)