JAMBIKORAN.COM - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan bahwa data nasional selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 aman dari serangan siber. BSSN telah menggelar operasi khusus sejak pilpres, pileg, hingga pilkada untuk menjaga keamanan data.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan bahwa operasi pengamanan data ini bertujuan untuk mencegah serangan malware atau ransomware yang dapat mengancam data pemilih dan hasil suara.
"BSSN telah melaksanakan operasi pengamatan data sejak pilpres dan pileg, dan operasinya akan terus berlanjut hingga pilkada serentak di seluruh Indonesia," kata Hinsa.
Pernyataan ini disampaikan Hinsa saat memberikan sambutan pada acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera", di Medan 9 Juli 2024, dilansir Antara.
BACA JUGA:Menko Polhukam Ungkap 17 Eks Pegawai KPK Terlibat Judi Online
BACA JUGA:10 Ramuan Alami untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh di Masa Cuaca Ekstrem
Hinsa menjelaskan bahwa operasi tersebut akan dijalankan oleh empat satuan tugas (satgas) di bawah BSSN, yaitu Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik.
Satgas Keamanan Siber bertugas melakukan pengamanan, monitoring, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika terjadi serangan.
Satgas Pengendalian Informasi bertugas memonitor dan menganalisis media sosial serta media massa untuk menangkal berita hoaks atau menyesatkan, bekerja sama dengan lembaga terkait yang menangani pengamanan data.
Satgas Sandi bertugas menerapkan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal, dan menggelar jaringan komunikasi yang aman.
BACA JUGA:Sentra Gakumdu Antisipasi Pelanggaran Pemilu DI Empat Titik di Sumatera
BACA JUGA:Bawaslu: Badai Pasti Berlalu
Satgas Konflik bertugas mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum serta menyampaikan informasi tentang kegiatan satgas pemilu. Satgas ini akan aktif mulai H-63 hingga H+32 dari pelaksanaan pilkada serentak di 37 provinsi seluruh Indonesia.
Dengan kerja satgas ini, Hinsa memastikan bahwa seluruh data nasional terkait pemilu akan terlindungi dari serangan siber. (*)