JAMBI, JAMBIKORAN.COM - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, melakukan pertemuan dengan Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dra. Imelda, di Gedung H Kemendagri, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang akan dituangkan dalam program aspirasi DPRD Kota Jambi, yang nantinya akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Kemas Faried Alfarelly didampingi oleh Sekretaris DPRD Kota Jambi, Noviarman, dan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, Poppy Nurul Isnaini.
Mereka berdiskusi dengan pihak Kemendagri mengenai pentingnya penerjemahan aspirasi masyarakat ke dalam RAPBD agar program yang disusun bisa tepat sasaran dan menyelaraskan pembangunan di setiap sektor.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dituangkan dalam RAPBD 2025 benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan bisa menjawab permasalahan yang dihadapi. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam hal ini,” kata Kemas Faried
Selain membahas sinergitas, pertemuan ini juga menyinggung evaluasi atas 30 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan oleh Kota Jambi.
Evaluasi tersebut penting sebagai bahan masukan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja di masa mendatang.
“Kami juga ingin mengetahui evaluasi atas pelaksanaan SPM, karena indikator ini penting dalam mengukur kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami perlu mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar atau masih ada yang perlu ditingkatkan,” ujar Kemas Faried.
Dalam kesempatan ini, Kemas Faried juga menekankan bahwa evaluasi dan perbaikan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya DPRD Kota Jambi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif dalam proses penyusunan RAPBD 2025 Kota Jambi, sehingga seluruh program yang diusulkan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat guna bagi masyarakat.
"Dengan adanya evaluasi dan masukan dari Kemendagri, kami berharap program-program pembangunan Kota Jambi akan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga," katanya.
Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Dra Imelda menyambut baik inisiatif DPRD Kota Jambi yang ingin memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, konsultasi semacam ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
"Kami sangat mengapresiasi langkah ini dan akan memberikan masukan yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program yang disusun oleh DPRD Kota Jambi bersama eksekutif," jelas Imelda. (*)