Presiden Venezuela Nicolás Maduro resmi menetapkan status darurat nasional pada Senin 30 September 2025 dengan alasan adanya “kegaduhan eksternal” yang mengancam stabilitas negara.
Keputusan ini sekaligus memberikan dirinya kekuasaan penuh untuk mengontrol infrastruktur vital, menutup perbatasan, hingga mengerahkan militer di seluruh negeri.
Langkah tersebut dianggap sebagai respons langsung atas meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) dilansir dari Merco Press.
Washington sebelumnya mengirim kapal perusak dan pesawat tempur ke kawasan Karibia dengan dalih operasi anti-narkoba.
BACA JUGA:Agus Suparmanto jadi Ketum PPP Karena Tindakan Amir Uskara
Situasi ini membuat hubungan Caracas-Washington kian memanas.
“Dekrit ini berlaku segera untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden Nicolás Maduro guna mengerahkan Angkatan Bersenjata di seluruh negeri serta mengambil alih layanan publik strategis,” jelas Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, dalam pernyataannya.
Maduro sendiri menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan asing.
“Venezuela tidak akan pernah dihina oleh imperium mana pun. Jika Amerika Serikat menyerang, kami siap melawan dengan perang berskala benua,” ujar Maduro di hadapan rakyatnya.
Tak hanya itu, pemerintah Venezuela juga meningkatkan perekrutan milisi sipil dan menggelar latihan militer di berbagai wilayah.
Kebijakan baru ini semakin memperluas kontrol negara atas masyarakat, termasuk pembatasan terhadap hak-hak konstitusional.
Ketegangan politik ini berawal dari tuduhan Presiden Donald Trump yang menuding Maduro terlibat dalam jaringan narkotika internasional bernama “Cartel of the Suns.”
Caracas membantah tuduhan tersebut dan menilai langkah militer AS di Karibia sebagai bentuk agresi langsung.
Pengamat internasional menilai kebijakan darurat ini berpotensi memperburuk krisis dalam negeri Venezuela yang sudah lama dilanda inflasi tinggi, kelangkaan pangan, dan eksodus warganya ke negara-negara tetangga.