JAMBI - Provinsi Jambi tercatat sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jambi pada September 2025 mencapai 3,7 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 3,5 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan inflasi tertinggi di wilayahnya terjadi di Kabupaten Kerinci, yang mencatatkan angka lebih dari 5 persen.
Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pengamatan inflasi di tiga daerah utama, yakni Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci.
BACA JUGA:Jenguk Korban Begal yang Butuh Bantuan, Walikota Maulana Sampaikan Sejumlah Pesan
BACA JUGA:6 Cara Melentikkan Bulu Mata Secara Alami dan Instan Agar Tampil Lebih Memesona
“Ya, inflasi tertinggi di Provinsi Jambi itu ada di Kerinci. Dari hasil pemantauan tiga wilayah tersebut, rata-rata inflasi Jambi mencapai 3,7 persen, sedikit diatas nasional yang 3,5 persen,” kata Sudirman, Kamis (9/10).
Dengan adanya hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas faktor-faktor penyebab utama kenaikan inflasi.
Sudirman menekankan bahwa penanganan inflasi tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing daerah, melainkan perlu kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Penanganan inflasi tidak bisa parsial. Harus dilakukan bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan bisa memberikan hasil yang nyata,” katanya.
Menurutnya, komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar inflasi di Jambi. Karena itu, pemerintah akan memusatkan langkah strategis di Kerinci, terutama dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat operasi pasar, serta melakukan intervensi harga melalui kerja sama antarwilayah.
“Jadi akan ada operasi pasar dan intervensi dari pemerintah, baik dari Kabupaten Kerinci maupun kabupaten dan kota lain termasuk dari pemerintah provinsi,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Jambi juga akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil.