Kedua partai itu diketahui baru bergabung dengan koalisi pemerintah setelah pemilihan presiden berakhir.
BACA JUGA:8 Tips Aman Traveling ke Daerah Rawan Bencana Alam
BACA JUGA:Awas Tertipu! Ini 6 Cara Ampuh Hindari Scam saat Traveling ke Luar Negeri
Langkah serupa tampak berlanjut dengan wacana masuknya Mahfud MD yang sebelumnya juga menjadi pesaing politik ke dalam Komite Reformasi Polri.
Pola ini menunjukkan konsistensi Prabowo dalam membangun pemerintahan inklusif yang mengutamakan kolaborasi daripada kompetisi.
Dari sisi politik, strategi ini membuahkan hasil. Dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, pemerintahan Prabowo-Gibran kini menguasai sekitar 81 persen kursi di DPR atau sekitar 470 dari total 580 kursi.
Hanya PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan dengan 110 kursi atau sekitar 19 persen.
BACA JUGA:Prabowo: Uang Korupsi Rp13 Triliun Bisa Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Kampung Nelayan
BACA JUGA:Soal Demo Sopir, Wali Kota Jambi: Aturan BBM Tidak Mutlak, Masih Bisa Diubah
Namun demikian, PDI Perjuangan tidak memosisikan diri sebagai oposisi keras, melainkan partai penyeimbang yang siap mendukung kebijakan pro-rakyat sekaligus memberikan kritik konstruktif jika diperlukan.
Konstelasi politik semacam ini menciptakan keseimbangan yang relatif sehat di parlemen.
Hubungan harmonis antara pemerintah dan legislatif turut mendukung jalannya kebijakan tanpa banyak gesekan.
Bahkan saat muncul gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, pemerintah bergerak cepat bersama DPR dan partai-partai politik untuk meredam ketegangan.
BACA JUGA:Waspada Saat Traveling! Ini Deretan Scam yang Sering Menjerat Turis di Luar Negeri
Upaya tersebut dinilai berhasil menenangkan situasi dan mencegah gejolak berkepanjangan.