Maka perusahaan BUMN harus dibebaskan dari politik.
BACA JUGA:Ketua DPRD Yuli Setia Bakti Hadiri Rakor Operasi Ketupat 2024, Di Mapolres Muaro Jambi
BACA JUGA:Perbaikan Jalan Jelang Arus Mudik, UPTD Alkal Siapkan Alat Berat
Praktiknya sulit. Anda sudah tahu itu.
Mungkin karena UU pasar modal itu pula yang membuat kejaksaan agung lebih hati-hati. Dalam hal kasus timah ini kejaksaan agung lebih menekankan kepada UU lingkungan hidup. Kerugian negara Rp 270 triliun pun dilihat dari segi kerusakan lingkungan.
Kalau kerja sama PT Timah dengan swasta itu dianggap masih dalam lingkup operasional perusahaan, maka kian sulit menemukan lubang korupsi non kerusakan lingkungan.
Hukum perdata yang akan banyak menentukan –bukan pidana. Mungkin penegak hukum akan sulit menjerat sekian banyak tersangka secara pidana kasus ini.
BACA JUGA:Inflasi Kota Jambi Naik, Ditunjukkan Naiknya Indeks 9 Kelompok Pengeluaran
Kecuali penegak hukum bisa menemukan aliran dana ilegal dari pihak swasta ke para pejabat di PT Timah.
Tentu tidak mudah menemukan bukti aliran dana itu –kalau ada. Terlalu canggih permainan zaman sekarang.
Kita masih menunggu pidana apa saja yang akan dikenakan kepada para tersangka –di luar pidana merusak lingkungan. Saya masih di kereta cepat di Tiongkok. Tidak banyak yang saya tahu.
Yang jelas saya bersyukur satu teman yang begitu saya hormati selamat dari perkara ini.
BACA JUGA:Dipuji Gubernur Jambi, Mukti: Ini Kerja Keras Tim
BACA JUGA:Kagum dengan Potensi Wisata di Sarolangun, Bakri: Kita Harap Dapat Dikembangkan
Saya berdoa Fachry Ali tetap Fachry Ali.(Dahlan Iskan)