JAMBIKORAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa "orang-orang beracun" ke dalam pemerintahannya yang akan datang.
Prabowo akan resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memimpin negara selama dua periode.
Ia akan berpasangan dengan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka--yang juga putra sulung Presiden Jokowi--dalam pemerintahan mendatang.
"Kepada presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita. Saya sangat yakin presiden terpilih dapat melakukan banyak hal untuk negara ini menjadi lebih baik di masa depan," kata Luhut dalam sambutannya di acara bertajuk "Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Optimis Timnas Indonesia U-23 Bisa Kalahkan Guinea
BACA JUGA:Pengurus KS Bara Tersangka, Diduga Provokasi Perusakan Kantor Gubernur Jambi
Luhut menegaskan transisi ke pemerintahan baru harus menjadi kesempatan untuk menurunkan tingkat korupsi. Saat ini Indonesia mendapatkan skor 34 pada Indeks Persepsi Korupsi 2023.
Indeks ini menggunakan skala 0-100 dengan 0 berarti sangat korup, sementara 100 berarti sangat bersih dari korupsi.
Luhut berbicara tentang bagaimana dirinya mengenal Prabowo selama 40 tahun, karena keduanya telah mengenal sejak sama-sama berkarier di militer.
"Saya cukup yakin dengan presiden terpilih. Saya telah mengenalnya selama 40 tahun. Dia memiliki dorongan yang sangat baik, jadi jangan ragu tentang ini. Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dalam waktu dekat, dan kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045," kata Luhut.
Luhut juga memaparkan tentang apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, termasuk mengadopsi transformasi digital dengan memiliki sistem katalog elektronik untuk pengadaan pemerintah.
BACA JUGA:Hati-Hati! Ini Tanda Dehidrasi yang Perlu Diwaspadai Jemaah Haji, Apa Saja?
BACA JUGA:Simak! Ini 5 Rekomendasi Buah yang Baik Dikonsumsi Bagi Jemaah Haji
Pemerintah juga memiliki aplikasi digital, yakni Simbara untuk mengawasi secara ketat sektor pertambangan.
"Pemerintah sedang mengerjakan regulasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis. Setelah bekerja di pemerintah selama 10 tahun terakhir, saya telah menemukan bahwa masalah ini diciptakan oleh orang-orang kita sendiri, karena membuat regulasi yang bertentangan dengan kepentingan bersama," kata Luhut.