Pemerintah Provinsi Jambi Didorong Adopsi Perda Lalu Lintas Sungai Seperti Kalimantan Tengah

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Jumat , 24 May 2024 - 20:02

TONGKANG: Kondisi jembatan Tembesi usai ditabrak tongkang bermuatan batu bara.-ist-Jambi Independent

pemerintah provinsi jambi didorong adopsi perda lalu lintas sungai seperti kalimantan tengah                            jambi - pemerintah provinsi jambi mendapat dorongan untuk mengadopsi peraturan daerah (perda) terkait lalu lintas dan angkutan sungai, seperti yang diterapkan oleh provinsi kalimantan tengah.
hal ini dinilai penting guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti insiden kapal tongkang yang menabrak tiang penyangga jembatan batanghari 1 beberapa waktu lalu.
peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor 8 tahun 2015 tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang memiliki 21 pasal yang mengatur secara ketat lalu lintas sungai, termasuk kewajiban pemilik dan operator kapal untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
pengaturan lalu lintas sungai di kalimantan tengah
baca juga:siswa swasta terima bantuan spp, berasal dari keluarga kurang mampu 
baca juga:pemprov pastikan tidak ada kendala anggaran, perjalanan domestik cjh jambi
dalam perda tersebut, pasal 7 mengatur bahwa semua pemakai alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.
sebelum melintas, nahkoda atau pemilik kapal wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab terhadap kondisi jembatan bentang panjang.
pasal 8 mengharuskan setiap tongkang yang akan melewati jembatan ditarik oleh minimal tiga kapal tarik (tug boat) dengan ketentuan kapasitas dan jumlah kapal pendorong (assist) yang ditentukan berdasarkan ukuran dan muatan tongkang.
sementara pasal 9 menetapkan batas kecepatan maksimal 4 knot untuk kapal penarik tongkang/rakit dalam jarak satu mil laut sebelum dan sesudah jembatan.
baca juga:wako ahmadi hadiri halal bi halal hkkn provinsi jambi
baca juga:pj bupati muaro jambi raden najmi undang kpu dan bawaslu, jelang pilkada serentak
pasal 10 mengatur batas muatan maksimal untuk tongkang yang melintas di bawah jembatan, serta lebar dan panjang rakit kayu yang diperbolehkan.
penggunaan kapal assist diatur dalam pasal 11, di mana kapal assist dapat disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota atau oleh perusahaan/masyarakat pemilik kapal assist.
adopsi peraturan serupa di jambi diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di sungai dan memastikan keamanan jembatan yang melintasi sungai.
dengan regulasi yang ketat, seperti yang diterapkan di kalimantan tengah, diharapkan lalu lintas dan angkutan sungai di jambi dapat lebih teratur dan aman, serta mengurangi potensi kerusakan pada infrastruktur vital seperti jembatan.
baca juga:pemkab tanjab timur gelar rapat tpkad 
baca juga:jangan dibiasakan, ini 7 bahaya tidur pagi bagi kesehatan tubuh, salah satunya kanker
pemerintah provinsi jambi diharapkan dapat segera menyusun dan menerapkan peraturan daerah serupa untuk memastikan keselamatan dan efisiensi dalam transportasi sungai. 
menanggapi hal ini, wakil ketua komisi iii dprd provinsi jambi, ivan wirata menyebutkan jika pihaknya akan mendorong dinas perhubungan dan dprd provinsi jambi untuk mengajukan perda inisiatif mengenai hal ini. 
"kami nanti akan mengawal, jadi supaya jelas peran dishub apa, bpjn apa, dan lainnya," katanya.
kata ivan, langkah ini termasuk dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang, untuk mengatasi kejadian serupa tak terjadi lagi. 
baca juga:kapan tes online tahap 2 rekrutmen bumn 2024? cek jadwal dan materinya 
baca juga:kominfo ancam blokir telegram di indonesia karena jadi sarang judi online
"termasuk nanti diatur sanksinya apa, dendanya berapa," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 25 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan