Akui Tak Ada Perlakuan Istimewa, Kejari Tebo Tak Kunjung Eksekusi Iday

Reporter: Ihwan Ashari |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 29 May 2024 - 19:36

Plh Kajari Tebo, Anton Rahmanto-jambi independent-Jambi Independent

akui tak ada perlakuan istimewa, kejari tebo tak kunjung  eksekusi iday                            muaratebo – hingga saat ini, kejaksaan negeri (kejari) tebo belum mengeksekusi terpidana kasus karhutla, syamsu rizal atau iday.
pihak kejari tebo pun berdalih, mereka belum menerima salinan putusan lengkap dari panitera.
syamsu rizal sendiri diketahui menjabat sebagai wakil ketua ii dprd tebo, sekaligus sekretaris dpd demokrat jambi.
akibat perbuatannya, ia divonis hukuman selama 2 tahun penjara dan denda rp500 juta subsidair 3 bulan penjara.
baca juga:sadar diri atau tak bernyali, sikap partai besar di pilgub jambi
baca juga:dprd tanjab barat gelar paripurna ke empat agenda pendapat akhir bupati dan ranperda apbd tahun 2023
menurut pelaksana harian (plh) kajari tebo, anton rahmanto, pihaknya akan mengeksekusi wakil ketua ii dprd tebo itu ketika sudah mendapat salinan putusan lengkap dari mahkamah agung (ma).
anton mengakui bahwa, pihaknya sudah mendapat petikan putusan kasasi disertai surat pengantar dari ma, soal vonis syamsu rizal alias iday.
namun menurutnya pihaknya tidak dapat melakukan eksekusi, jika hanya berbekal petikan putusan.
"kita menunggu salinan putusan lengkap sesuai dengan pasal 270 kuhap. jadi kita harus hati-hati, waspada dalam pelaksanaan eksekusi. tapi saya tekankan tidak ada perlakuan istimewa terhadap terpidana ya," kata anton.
baca juga:jadwalkan gelar sidang isbat, awal zulhijah pada 7 juni
baca juga:petualangan baru juki: 'si juki the movie: harta pulau monyet' tayang 27 juni 2024
plh kejari tebo, anton menerangkan, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan panitera, untuk segera mengirimkan salinan putusan lengkap kepada kejaksaan.
anton menegaskan, pihaknya tidak ingin cacat hukum dalam melakukan eksekusi. untuk itu petikan putusan kasasi yang diterima belum dapat dijadikan dasar dalam mengeksekusi.
dia juga mengaku, belum menerbitkan surat perintah eksekusi karena belum menerima surat putusan lengkap.
"jadi begini, saya sebagai plh harus dengan cermat dan hati-hati dalam mengambil tindakan kita ini. jangan sampai ada hal-hal yang cacat hukum, jadi harus hati-hati. saya yakin yang bersangkutan kooperatif kok, kerjaannya jelas dan alamatnya jelas," katanya.
baca juga:terus upayakan psn di masyarakat
baca juga:kasus penguntitan diambil alih jaksa agung
anton rahmanto menegaskan, akan segera melakukan eksekusi putusan kasasi terhadap terpidana syamsu rizal.
anton mengungkapkan saat ini eksekusi putusan kasasi itu masih menunggu salinan putusan, sebagaimana tertulis dalam pasal 270 kuhap.
anton menepis anggapan bahwa, eksekusi terhadap syamsu rizal ditunda-tunda.
"jadi tidak ada eksekusinya ditunda-tunda atau menghalangi proses eksekusi," katanya.
baca juga:bagas/fikri tumbangkan the daddies, lolos ke 16 besar singapore open 2024
baca juga:masyarakat perlu perhatikan persyaratan, pengurusan surat menyurat di kelurahan
diketahui petikan putusan kasasi telah diterima kejari tebo pada senin (29 april) lalu. dalam petikan putusan, ma menyatakan syamsu rizal alias iday telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam kasus penebangan pohon dan pembakaran lahan di kawasan hutan.
dalam kasus itu, iday berperan sebagai pihak yang menyuruh, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
"menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2  tahun dan pidana denda sebesar rp500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," bunyi petikan putusan.
perkara nomor:99/k/pid.sus-lh/2024 ini diadili oleh hakim ketua desnayeti dengan hakim anggota yohannes priyana dan sugeng sutrisno.
baca juga:komisi ix ingatkan keselamatan pasien, usai dibuka impor dokter asing
baca juga:mengalir jauh
putusan kasasi tersebut diputusakan majelis hakim dalam rapat musyawarah pada rabu 24 januari 2024 lalu.(wan/zen)