Rp174 Juta Jadi Temuan BPK, Dugaan SPPD Fiktif Di DPRD Kerinci

Reporter: Saprial |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 14 Jun 2024 - 19:17

Gedung DPRD Kabupaten Kerinci.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

rp174 juta jadi temuan bpk, dugaan sppd fiktif  di dprd kerinci                             kerinci - nyanyian staf dprd kerinci terkait isi dugaan surat perintah perjalanan dinas (sppd) fiktif, di dprd kabupaten kerinci, ternyata benar menjadi temuan bpk ri.
dari informasi yang didapat jambi independent,  salah satu poin yang menjadi temuan adalah, adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas ganda, ini diketahui berdasarkan hasil laporan pemeriksaan bpk-ri perwakilan jambi nomor 15.b/lhp/xviii.jambi/ 05/2024 tanggal 4 mei2024 perihal belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.
di dalam surat tersebut, bahwa pada tahun 2023 sekretariat dprd kabupaten kerinci, mendapat temuan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar rp174.015.444.
adapun rinciannya ykni, perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar rp87.553.356. kemudian kelebihan biaya bbm sebesar rp80.941.488.
baca juga:ojk paparkan strategi hadapi tekanan terhadap ihsg
baca juga:masih ada naturalisasi pesepak bola untuk timnas indonesia 
selanjutnya, kelebihan pembayaran perjalanan dinas ganda senilai rp5.520.600.
terkait dengan temuan ini, bahwa sekretaris dprd kerinci, jondri ali, mengaku sudah menyelesaikan semua temuan bpk ri tersebut. 
“semua temuan sudah dikembalikan oleh pemakai, sesuai waktu yang ditentukan. tidak ada, masalah makanya tpp di sekwan semua asn sekarang sudah menerimanya,” kata dia.
namun terpisah, lepala inspektorat kerinci, zufran mengaku belum mengetahui, kalau temuan bpk di sekretariat dprd kerinci sudah dikembalikan.
baca juga:motogp akan rayakan 75 tahun di silverstone dengan livery retro unik
baca juga:lama baru
hal ini disampaikan zufran, saat ditanya soal apakah temuan bpk-ri ri perwakilan jambi terhadap sppd fiktif sudah dikembalikan ke kas daerah? dia menjawab, belum mengeceknya.
“belum kita cek, karena masih ada waktu sesuai rekomendasi 60 hari batas akhir pengembalian yang kita minta sesuai surat kita,” terangnya.
untuk diketahui, kasus dugaan pembuatan sppd fiktif di dprd kerinci, terus menuai sorotan.
informasinya, ada sppd ganda di dprd kabupaten kerinci, sehingga menjadi temuan bpk.
baca juga:menpora dito ariotedjo: naturalisasi tetap jadi andalan untuk perkuat timnas indonesia
baca juga:breaking news: aksi protes di sdn 212 kota jambi tuai kericuhan
salah satu praktisi hukum di kabupaten kerinci, victorious gulo mengatakan, kasus dugaan sppd fiktif itu sudah termasuk manipulatif. di mana, dalam kegiatan perjalanan dinas harus sesuai dengan peruntukkan.
“itukan sudah termasuk manipulatif, sementara dalam kegiatan melakukan perjalanan dinas itu harus sesuai peruntukannya,” jelasnya.
lanjutnya, kasus pembuatan sppd yang tidak sesuai peruntukkan, merupakan pelanggaran hukum.
sehingga, bisa dimaknai sebagai bentuk kerugian negara, sebagaimana tersebut di dalam peraturan menteri keuangan nomor 113/pmk-05/2012 sebagaimana diganti denga  pmk no 119 tahun 2023.
baca juga:presiden jokowi dijadwalkan sholat idul adha di majt
baca juga:sering ngantuk setelah makan? ternyata ini penyebabnya 
pada pasal 23, mengatur pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil (pns), pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita negara.
sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian  atau kealpaan yang bersangkutan, dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
“dan ini juga bisa dikatakan bentuk kesalahan atau penyelewengan keuangan negara, dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
“karena asas pengelolaan keuangan negara salah satunya asas keterbukaan,” terangnya.
baca juga:vinales kemungkinan pindah ke ktm musim depan, ini alasanya 
baca juga:daftar iphone yang dapat fitur ai di ios 18, cek apa saja 
lanjutnya, sebagaimana juga dimaksud di dalam pasal 36. peraturan menteri keuangan, apabila asas ini dilanggar, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
tambahnya lagi, dalam hal ini, jika asn dalam tekanan atasan dan tidak dalam persetujuannya, menurut viktor, tidak perlu diminta pertanggungjawabannya. “berarti yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kalau pimpinannya yang mengambil keputusan, maka pimpinannya yang bertanggung jawab. artinya,  hanya dipakai namanya untuk terwujudnya tujuan pencairan uang perjalanan dinas tersebut, kecuali dia menyetujuinya,” tutupnya.(sap/zen)