Strategi Optimalisasi Digitalisasi Pembayaran

Reporter: Muji Harto Pangestu (KPPN Muar |

Editor: Finarman |

Minggu , 23 Jun 2024 - 21:38

Digitalisasi Pembayaran-Ilustrasi-Jambi Independent

strategi optimalisasi digitalisasi pembayaran                            digitalisasi pembayaran dalam pelaksanaan apbn merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung transformasi digital pemerintahan yang disebut sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe). saat ini pemerintah terus berupaya mendorong digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. selain simplifikasi proses bisnis, pemerintah juga melaksanakan proses pekerjaan menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi yang dapat diakses dan digunakan dimanapun dan kapanpun. sesuai dengan surat menteri keuangan nomor s-1041/mk.05/2023 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024, menteri keuangan menghimbau untuk meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), salah satunya dengan mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
manfaat digitalisasi pembayaran antara lain mempermudah belanja melalui aplikasi digipay satu dan mempermudah proses pembayaran melalui cash management system (cms) dan kartu kredit pemerintah (kkp). aplikasi digipay satu merupakan salah satu marketplace pemerintah yang terintegrasi langsung dengan data dipa satuan kerja untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja. aplikasi digipay satu mengakomodasi penyedia barang/jasa (vendor) untuk memperluas jangkauan pejualannya sehingga vendor bisa menjual barangnya tidak hanya di wilayahnya saja, melainkan di seluruh wilayah indonesia. persyaratan bagi vendor yang ingin terdaftar di digipay satu juga cukup mudah, hanya memerlukan surat keterangan pph final, npwp, dan alamat e-mail aktif.
cash management system (cms) merupakan sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online. cms layaknya internet banking yang dimiliki oleh seseorang, fitur-fitur cms hampir sama dengan internet banking seperti informasi rekening, pelaporan transaksi, dan transfer dana/pembayaran/pembelian. syarat-syarat aktivasi/penggunaan cms antara lain :
1.satker menjadi nasabah perbankan yang dipilih;
baca juga:pelaku curanmor ditangkap saat hendak jual hasil curian 
baca juga:wagub sani buka jambi fun race 2024, memberikan peluang dan peran penting dalam pembangunan daerah
2.membaca, memahami isi, dan menandatangani syarat & ketentuan cms perbankan yang dipilih; dan
3.mengisi dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai formulir registrasi dari perbankan yang dipilih.
kartu kredit pemerintah (kkp) merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada apbn, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah, dan satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. 
selain kkp, ada juga kartu kredit pemerintah domestik (kkpd) yang merupakan kartu kredit indonesia segment pemerintah yang diterbitkan bagi satker pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan perjalanan dinas satker berdasarkan peraturan kementerian yang berlaku melalui gerbang pembayaran nasional (gpn).
baca juga:sah tegaskan jambi butuh kolaborasi dengan pemerintah pusat, untuk tekan pengangguran
baca juga:airlangga puji jusuf kalla, sebagai tokoh perdamaian dunia politik indonesia
syarat-syarat aktivasi/penggunaan kkp antara lain surat referensi, form aplikasi kkp, copy npwp satuan kerja, copy ktp pemegang kkp, copy npwp pemegang kkp, copy surat keputusan penunjukan/pengangkatan kpa, dan copy surat penetapan up kkp dari kppn yang disampaikan ke bank mitra penerbit kkp terdekat. kemudian, kpa satuan kerja menandatangani perjanjian kerja sama (pks) antara bank mitra dengan satuan kerja. kkp akan dikirim oleh bank mitra ke alamat kantor satuan kerja. satuan kerja yang baru menerima kkp, harus melakukan aktivasi agar dapat digunakan. setelah aktivasi berhasil, kkp sudah siap digunakan.
sampai dengan akhir triwulan i tahun 2024, pelaksanaan digitalisasi pembayaran pada satuan kerja lingkup kppn muara bungo dinilai masih belum optimal. berdasarkan hasil monitoring sampai dengan bulan mei 2024, masih banyak satuan kerja yang belum mengimplementasikan digitalisasi pembayaran. dari 52 satuan kerja  mitra kerja kppn muara bungo, baru 6 satker (11,54%) yang telah melakukan transaksi pada aplikasi digipay satu dengan total 125 transaksi, 20 satker (38,46%) yang telah melakukan transaksi cms sebanyak 6.579 transaksi, dan 6  satker (11,54%) yang telah melakukan transaksi kkp/kkpd sebanyak 47 transaksi.
oleh sebab itu, perlu adanya strategi dalam rangka meningkatkan transaksi digitalisasi pembayaran.  untuk semakin meningkatkan digitalisasi pembayaran, kppn muara bungo melakukan beberapa langkah nyata diantaranya:
1.berkolaborasi dengan perbankan melakukan pendampingan secara langsung kepada satuan kerja;
baca juga:sah tegaskan jambi butuh kolaborasi dengan pemerintah pusat, untuk tekan pengangguran
baca juga:airlangga puji jusuf kalla, sebagai tokoh perdamaian dunia politik indonesia
2.mendorong dan memonitor perbankan untuk segera memproses pengajuan cms/kkp dari satuan kerja;
3.meyakinkan dan mengedukasi merchant perbankan bahwa transaksi menggunakan kkp tidak dikenakan biaya administrasi;
4.mendorong satuan kerja melalui imbauan secara berkala untuk memastikan status aktivasi digipay satu/cms/kkp serta melakukan transaksi minimal satu kali setiap bulan; dan
5.memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja digitalisasi pembayaran terbaik.
baca juga:pan sambut baik sinyal anies untuk temui prabowo
baca juga:komisi ii dprd kota jambi gelar hearing
sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja atas dukungannya terhadap digitalisasi pembayaran, kppn muara bungo memberikan penghargaan yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu satuan kerja dengan transaksi digipay satu terbaik, transaksi cms terbaik, dan transaksi kkp terbaik. penghargaan diberikan kepada 3 satuan kerja terbaik untuk masing-masing kategori.
pada periode triwulan i tahun 2024, penghargaan transaksi digipay satu terbaik diraih oleh kantor pertanahan kab. tebo, diikuti oleh kantor pertanahan bungo dan kppn muara bungo di peringkat kedua dan ketiga.  penghargaan transaksi cms terbaik diraih oleh kpu kab. tebo, diikuti oleh kpu kab. bungo dan bps kab. tebo di peringkat kedua dan ketiga.  sedangkan penghargaan transaksi kkp terbaik diberikan kepada kantor upbu muara bungo, diikuti oleh pengadilan negeri bungo dan kantor pertanahan kab. bungo di peringkat kedua dan ketiga.
digitalisasi pembayaran memberikan manfaat yang sangat besar dalam mengikuti era modernisasi sebagaimana disebutkan sebelumnya. aplikasi digipay satu, kkp, dan cms sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam pembayaran perlu didukung agar semakin optimal dalam implementasinya, khususnya dalam rangka pelaksanaan apbn. oleh karena itu, strategi dalam peningkatan transaksi digipay satu, kkp, dan cms harus benar-benar dilaksanakan dan dikawal bersama oleh semua pihak. diperlukan adanya komitmen bersama antara kppn, satuan kerja, dan perbankan untuk mendukung dan mengawal implementasinya. dengan membiasakan penggunaan aplikasi digipay satu, kkp, dan cms dalam setiap transaksi pembayaran, para pengelola keuangan akan semakin merasakan kemudahan dan kenyamanan serta manfaatnya sehingga implementasi digipay satu, kkp, dan cms tersebut dapat terlaksana secara optimal. (*)