Bayar Saja Sesuai Putusan Pengadilan, Polemik Lahan SDN 212 Kota Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 08 Jul 2024 - 17:52

BERGANTIAN: Tampak beberapa siswa SDN 212 Kota Jambi, bergantian masuk melewati pagar seng yang dipasang keluarga Hermanto.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

bayar saja sesuai putusan pengadilan, polemik lahan sdn 212 kota jambi                            jambi – sengketa lahan sdn 212 kota jambi masih terus berproses. 
hingga kini belum ada titik temu, antara pemkot jambi dengan keluarga hermanto selaku pemilik tanah yang ditempati oleh sd negeri 212 kota jambi.
kuasa hukum hermanto, ihsan hasibuan saat dikonfirmasi, senin 8 juli 2024 mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah kota jambi untuk menyelesaikan sengketa sdn 212 kota jambi. 
"pada pertemuan itu intinya laksanakan putusan pengadilan," kata ihsan
baca juga:pria israel 26 tahun meninggal akibat 'amuba pemakan otak
baca juga:dpr minta atur sanksi, bagi oknum permainkan izin terkait dokter asing
saat ditanya soal isu akan dibayarkan sesuai sertifikat, ia menyebut hal itu tidak memungkinkan. 
"sesuai yang saya bilang kemarin, kalau mau dibayar sesuai sertifikat, sisanya tetap kembali kepada kami (keluarga hermanto, red)," jelasnya.
ihsan mengatakan bahwa, pemkot jambi pada saat pertemuan itu menyebutkan, saat ini sedang membahas terkait dengan teknis pembayaran ganti rugi sekolah tersebut. 
"cara yang paling praktis ya bayar saja sesuai dengan putusan pengadilan itu. kalau tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, ada bahasa yang menyebutkan bahwa, mau dibayarkan sesuai dengan sertifikat, silakan saja negosiasi dengan kami untuk jual belinya. kami tanya harganya gimana? harga tentu sesuai kesepakatan jual beli," kata ihsan.
baca juga:rusia tembak jatuh lima rudal himars as di atas melitopol
baca juga:kejagung hormati putusan praperadilan pegi setiawan
dia juga menyebutkan, jika ada dua versi untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
yakni versi pertama kata dia laksanakan sesuai dengan putusan pengadilan, dan versi kedua adalah negosiasi jual beli. 
"silahkan pemkot jambi mau pilih mana, musyawarah jual beli macam mana, kita yang berunding. kami minta rp100 juta setumbuk. luas tanahnya yang milik keluarga hermanto ada 15 tumbuk, di luar itu mungkin 1 tumbukan. namanya berunding, jadi jangan pemkot yang tentukan harga,” cetusnya.
“ada kjpp dan lain - lain itu tidak masuk di kami, harga rp50 juta setumbuk, harga itu tidak masuk di kami.  simpelnya laksanakan saja putusan. pemkot dapat tanah banyak, kalau mau negosiasi tanahnya dikit, enak bayar putusan tanah dapat banyak," tambahnya.
baca juga:john cena umumkan pensiun dari wwe, kini jadi pembawa acara shark week
baca juga:boyong ikn
sementara saat ditanya apakah sekolah tersebut bisa dibuka untuk tahun ajaran baru, dia menyebutkan belum bisa dibuka. 
"buka belum bisa, setelah pemkot bayar, atau titipkan saja uang ganti ruginya ke pengadilan. teruskan surat penitipan itu kepada kami, itu sudah bisa kami buka," jelasnya.
terpisah, ketua tim terpadu penanganan sdn 212 kota jambi, fahmi mengatakan, pemkot jambi tengah menjadwalkan pertemuan dengan pengadilan negeri (pn). 
"diukur ulang sudah, makanya tahu, tidak sepenuhnya sertifikat yang digugat itu ditempati sd, sebagian ada belum bersertifikat," katanya. 
baca juga:kecelakaan di gp jerman, jorge martin tetap optimis soal gelar motogp
fahmi mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan kuasa hukum, pihaknya ingin tetap dilaksanakan sesuai dengan putusan ma. 
"kalau sita aset tidak mungkin dilakukan, karena barang milik negara, tidak boleh ada sita untuk barang milik negara, sekolah kan barang milik negara," pungkasnya.(zen)