Belanja Negara di Jambi Sudah 64 Persen

JAMBI – Belanja negara untuk Provinsi Jambi, hingga akhir Agustus kemarin, sudah mencapai 64 persen dari Pagu anggaran sebesar Rp 24,1 triliun. Hal ini disebutkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Burhani AS.

Dia mengatakan, belanja negara secara umum ini, tumbuh sebesar 23 persen.
Jika dilihat dari komposisi belanja negara tersebut, untuk kementerian/lembaga yang meliputi lebih dari 430 Satuan Kerja (Satker) instansi vertikal, balanja negara sudah terealisasi sebesar 58,78 persen, dari pagu anggaran Rp 9,4 triliun.
“Tumbuh sebesar 26,24 persen,” katanya.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) tersebut, meliputi belanja pegawai sebesar 71,2 persen. Dia menyebutkan, gaji pegawai yang dibayatlan setiap bulannya, logikanya terbut para pegawai akan membelanjakan uang tersebut secara bulanan. Hal ini bisa menyokong pergerakan perekonomian di sektor ril.

“Logikanya, pegawai akan berbelanja setiap bulannya, dan ini akan menggerakkan sektor ril,” katanya.
Selanjutnya, untuk belanja modal di K/L sudah mecapai angka 57,84 persen. Sedangkan untuk belanja barang di K/L tersebut, masih terbilang rendah hingga akhir bulan Agustus, yakni masih di bawah angka 50 persen. Lebih tepatnya, realisasi belanja barang baru mencapai angka 49,8 persen.

“Semuanya tumbuh, namun memang yang paling kecil pertumbuhannya ada di belanja barang,” katanya.
Realisasi belanja barang ini masih rendah, salah satunya disebabkan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, belum maksimal dalam merealisasikan belanja barang. Diperkirakan, bukan September ini, akan terjadi peningkatan cukup signifikan di Bawaslu dan KPU.

“KPU dan Bawaslu belum secara maksimal membelanjakan barang dalam tahapan Pilkada ini. Diperkirakan akan meningkat drastis pada bulan September ini. KPU dan Bawaslu punya anggaran cukup besar, karena diberikan dana hibah oleh Pemda, namun belum maksimal belanjanya,” katanya.

Untuk belanja Bansos, sudah terealisasi sebesar 50 persen lebih. Bansos itu meliputi bantuan untuk mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Kemudian Bansos untuk masyarakat miskin yang langsung diberikan dari pusat, untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.

“Yang penyaluran langsung dari pusat seperti PKH, dan Bansos Sembako. Di Desa juga ada Bansos yang diambil dari Dana Desa,” katanya.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga sudah cukup tinggi, di angka 68 persen, dari Pagu anggaran Rp 14,6 triliun.
“Jadi kita sudah transfer hampir Rp 10 T ke 12 Pemda yang ada di Provinsi Jambi. Masalahnya sekarang, apakah dana-dana ittu sudah diberikan kepada yang berhak? Misalnya, untuk infrastruktur, aoakah sudah dibayarkan ke kontraktor, dan kontraktor membayarkan upah pekerjanya, sehingga sektor ril bisa bergerak,” pungkasnya. (Enn)