Mensos Akan Ikuti Arahan Mendagri, Soal Penundaan Bansos Saat Pilkada

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengaku akan mengikuti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang merencanakan untuk menyetop bantuan sosial atau bansos jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.  

"Kita ikutin Mendagri lah ya. Kita kan ikuti Mendagri, ya, kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kita nggak, kita pencairan sebagaimana mestinya," ujar Gus Ipul usai rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

BACA JUGA:Tuntut Nafkah

BACA JUGA:Minta Para Menteri dan Pejabat Hemat

Memang ini, lanjut Gus Ipul, waktunya salur tapi kalau memang ada surat itu kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri.

Ia mengatakan saat ini penyaluran bansos masih berjalan. Namun, dirinya tak bisa memastikan apakah sudah ada penyaluran bansos atau belum jelang 27 November nanti.

Sebab, kata dia, penyaluran itu biasanya langsung mengalir ke rekening penerima bansos.  
Namun, kata dia, apabila penyetopan itu menjadi keputusan Mendagri maka dia akan mengikutinya.

"Biasanya kita kan bertahap ya dan itu salurnya langsung ke rekening, jadi tidak ada salur di lapangan, tapi langsung," jelasnya.

"Ya saya belum tahu, tapi saya baru dengar sekarang tentu saya akan ikuti kalau itu memang jadi keputusan Mendagri ya nanti saya akan coba mengkonfirmasi itu," imbuh pria yang juga Sekjen PBNU itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju apabila bansos diberhentikan selama Pilkada.
"Pak Bima Arya (Wamendagri) menyampaikan bahwa teman-teman komisi 2 minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju pak, setuju sekali terima kasih. Apalagi bolanya dari komisi 2, kami tinggal bolanya di smash aja," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa, 12 November 2024.

BACA JUGA:Prodi Keperawatan Poltekes Kemenkes Jambi Laksanakan Akreditasi Oleh Assessor Dari LAM-PT

BACA JUGA:Indonesia harus bermain percaya diri lawan Jepang

Eks Kapolri ini mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan membuat surat edaran.
Meski begitu, ia menyebut khusus daerah yang sedang dilanda bencana seperti terbaru bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki di Flores, NTT, penyaluran bansos akan terus berjalan.  

"Kecuali daerah yang memang membutuhkan bansos karena bencana kayak Sikka. Di sana ada lebih 12 ribu orang enggak mungkin juga engga kita kasih bansos," kata Tito. (*)