Ratusan Honorer Tuntut Kejelasan PPPK

Ratusan tenaga honorer K2 dan K3 dari berbagai dinas di Kabupaten Bungo mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bungo. Mereka mengenakan seragam sesuai instansi masing-masing, seperti tenaga honorer di puskesmas, rumah sakit, dan dinas lainnya. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

Kedatangan para honorer ini disambut oleh Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani, beserta anggota DPRD lainnya di Ruang Banggar DPRD Bungo. Turut hadir Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Bungo, Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, serta anggota DPRD dari Komisi I.

 

Dalam audiensi, para tenaga honorer menyampaikan beberapa keluhan, di antaranya mengenai hasil seleksi PPPK. Mereka menyoroti adanya nilai tambahan yang diterima oleh salah satu tenaga honorer yang dinilai tidak sesuai dengan nilai tertinggi, serta formasi yang diambil tidak sesuai dengan bidang pekerjaan mereka selama ini.

 

Kepala BPSDM Kabupaten Bungo, R. Wahyu Sarjono, menjelaskan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk membahas kejelasan terkait seleksi PPPK.

 

“Kami rapat bersama DPRD Bungo dan perwakilan tenaga non-ASN untuk memberikan penjelasan pasca seleksi PPPK. Prinsipnya, seleksi ini tidak menyebabkan pemberhentian masa kerja, tetapi akan ada penyesuaian penugasan sesuai informasi yang tersedia,” jelasnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK, sesuai arahan Kemenpan RB, akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Namun, mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

 

“Dalam rapat tadi juga dibahas adanya perbedaan penilaian terhadap peserta PPPK. Kami tegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Jadi, jika ada keluhan terkait hasil penilaian, peserta dapat menyampaikan komponen keluhannya ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas),” tambahnya.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peserta yang telah mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) pada tahap kedua tidak dapat mengikuti seleksi di tahun yang sama. Namun, bagi peserta yang tidak lolos seleksi administrasi masih dapat mengikuti tahap selanjutnya.

 

Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, menyampaikan bahwa rapat bersama para honorer dan BPSDM berjalan lancar. Pihaknya menerima berbagai aspirasi, termasuk dari perwakilan forum honorer yang meminta kejelasan mengenai proses seleksi PPPK.

 

“Kami mendengar keluhan terkait regulasi dalam sistem perekrutan, seperti perbedaan tafsir pada dokumen yang diunggah peserta. Hal ini menjadi perhatian kami, dan akan kami konsolidasikan dengan pihak Kemenpan RB serta BPSDM,” ujarnya.

 

Adani juga menyoroti tuntutan tenaga honorer K2 dan K3 yang meminta perhatian lebih karena status mereka sebagai tenaga kerja yang telah lama mengabdi. “Kami akan mengakomodasi permintaan ini dan membawa hasil rapat ke kementerian untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.

 

Dengan audiensi ini, diharapkan ada kejelasan dan solusi bagi tenaga honorer K2 dan K3, khususnya yang telah lama mengabdi, agar mereka tetap mendapatkan kepastian masa depan karier. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bungo berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat. (mai/ira)