Kebijakan Harga Gas Bumi Diperpenjang

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Selasa , 28 Jan 2025 - 14:07

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.--

kebijakan harga gas bumi diperpenjang                             
pemerintah perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu yang menurut kemenperin hal ini merupakan angin segar bagi sektor industri.
 
 
 
meskipun saat ini banyak diterpa ketidakstabilan, sektor industri migas dan nonmigas menjadi kontributor utama dalam produk domestik bruto (pdb) indonesia.
 
 
 
hal ini terbukti dari dengan kontribusi sektor industri migas dan nonmigas, yang berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 17,18 persen, dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen pada triwulan iii tahun 2024.
 
 
 
tidak hanya itu, nilai ekspor sektor industri migas dan nonmigas pada tahun 2024 juga sukses mencapai usd 196,55 miliar, atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.
 
 
 
investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional.
 
 
 
sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun 2024.
 
 
 
"sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya," ucap menteri perindustrian (menperin), agus gumiwang kartasasmita, di jakarta.
 
 
 
oleh karena itulah, menperin agus menyatakan bahwa perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu (hgbt) bagi sektor industri pada tahun 2025 ini dinilai sebagai keputusan yang akan memberikan angin segar bagi sektor industri migas dan nonmigas.
 
 
 
menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya menjamin kepastian usaha dan daya saingnya, namun juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di indonesia.
 
 
 
"kebijakan hgbt yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat," ucap menperin agus
 
 
 
karena itula, untuk menjaga tata kelola kebijakan hgbt, kemenperin mengusulkan agar kebijakan ini tidak di-bundling.
 
 
 
artinya, hgbt untuk sektor industri harus berdiri sendiri, tidak di-bundling dengan pupuk dan kelistrikan. menperin agus juga menambahkan, pupuk sudah menikmati menikmati subsidi untuk harga jual pupuk, sedangkan listrik sudah menikmati biaya subsidi energi (double subsidies).
 
 
 
"hal ini akan berpengaruh terhadap perhitungan rata-rata harga gas," ujar agus.
 
 
 
selain itu, menperin agus juga menegaskan bahwa sektor industri siap diaudit dari hulu ke hilir untuk penggunaan gas bumi, sehingga bisa diketahui secara pasti kebutuhannya.
 
 
 
dalam hal ini, pemerintah harus menyamakan persepsi dengan tidak memandang program hgbt sebagai cost, melainkan sebagai faktor pendorong ekonomi.
 
 
 
 
 
"memang pendapatan negara berkurang dari pelaksanaan hgbt, tapi pendapatan tersebut bisa ditutupi enam kali lipatnya melalui pajak penjualan produk industri pengguna hgbt,” tutup agus.(*)