Sejumlah Camat Tak Hadiri Musrenbang Kabupaten Merangin 2026

BANGKO – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Merangin tahun 2026 menjadi momentum penting dalam merancang pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Kegiatan yang berlangsung di Aula Depati Payung, Kantor Bappeda Merangin, pada Rabu (12/03/2025), dibuka langsung oleh Bupati Merangin, M Syukur.

 

Dalam kesempatan itu, M Syukur  menyoroti absennya beberapa camat dalam Musrenbang kali ini.

 

"Melalui absen saya lihat banyak camat yang tidak hadir. Akibatnya, berbagai permasalahan di tingkat kecamatan tidak tertampung dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.

 

Dia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus memiliki perencanaan yang matang demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kinerja para pejabat dan camat yang harus terukur dan sesuai dengan target pembangunan.

 

Musrenbang tahun ini mengusung tema "Akselerasi Pembangunan Menuju Merangin Baru 2030". Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan tiga hal utama sebagai fokus pembangunan. Pertama perbaikan infrastruktur jalan.
Dia menargetkan tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilalui, sehingga aksesibilitas masyarakat dapat meningkat.

 

Kedua penataan Kota Bangko. Menurut Syukur, kondisi Kota Bangko saat ini kurang terawat dan sulit dibedakan dengan pasar. Oleh karena itu, kebersihan kota menjadi perhatian utama agar Kota Bangko dapat menjadi destinasi wisata yang menarik.

 

Ketiga ketahanan pangan. Pemkab Merangin memiliki lahan tidur seluas 76 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai kebun jagung. Setiap kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab mengelola 10 hektare lahan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

 

Dalam Musrenbang ini, M Syukur juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya kondisi Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko yang perlu segera dibenahi. Selain itu, masih ada sekitar 18 persen masyarakat Merangin yang belum memiliki jaminan kesehatan, yang ditargetkan akan mencapai 100 persen pada tahun 2025.

 

Sementara itu, jaminan ketenagakerjaan baru mencapai 14 persen, angka yang dinilai masih sangat rendah. Oleh karena itu, Bupati menegaskan perlunya peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, baik ASN maupun non-ASN.

 

Selain kesehatan, dunia pendidikan juga menjadi perhatian. Dia menyoroti bahwa Kabupaten Merangin adalah satu-satunya daerah yang belum memiliki program beasiswa. Oleh karena itu, ia meminta OPD untuk menyusun program kerja yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan organisasi atau golongan tertentu.