Siap-Siap, Retret Kedua Kepala Daerah, Buntut Lucky Hakim ke Luar Negeri Tanpa Izin

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Kamis , 10 Apr 2025 - 19:39

RETRET: Wamendagri, Bima Arya saat menyatakan akan ada retret ke dua bagi kepala daerah.-IST/Jambi Independent-Jambi Independent

"Jadi yang saya lakukan itu adalah satu perbuatan, niat saya tidak seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur saya lakukan, ini saya harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah saya lakukan," tegasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa Inspektorat Kemendagri telah mendalami masalah ini dan menemukan bahwa Bupati Indramayu memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur izin perjalanan ke luar negeri.

"Ada keterbatasan pemahaman, beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu," kata Bima Arya menanggapi temuan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Husin Tambunan, menyatakan bahwa proses pemeriksaan akan terus dikembangkan dan keputusan lebih lanjut akan diumumkan kepada publik.

"Kami masih terus akan mengembangkan proses ini dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemendagri seperti apa," ujar Husin.

Bima Arya juga mengungkapkan bahwa Kemendagri akan segera melaksanakan retreat kedua, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah mengenai tugas, kewajiban, dan larangan yang berlaku.

"Kurang lebih sama, retreat kedua ini ya, satu fokus kepada tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah yang akan kita lebih tekankan lagi," ungkapnya.

"Yang kedua adalah pemahaman tentang ashtacita, dan yang ketiga adalah sinergi sinkronisasi antara ashtacita dan program-program di daerah," lanjutnya. (*)

siap-siap, retret kedua kepala daerah, buntut lucky hakim ke luar negeri tanpa izin                            jakarta - bupati indramayu, lucky hakim, baru-baru ini menjadi sorotan setelah melakukan perjalanan ke jepang tanpa izin resmi.
hal tersebut mengundang perhatian gubernur jawa barat, dedi mulyadi, yang menanggapi lewat media sosial.
"selamat berlibur pak lucky hakim. nanti kalau ke jepang lagi, bilang dulu ya," tulis dedi mulyadi di media sosial.
akibat perjalanan tanpa izin tersebut, lucky hakim dipanggil oleh inspektorat kemendagri pada selasa, (8/4).
baca juga:proyek box culvert jambi–sumbar dimulai, perkerjaan dibiayai dana csr
baca juga:wagub berikan arahan ke siswa sma dan smk jelang uas
selama hampir 2,5 jam, lucky menjawab 43 pertanyaan mengenai perjalanan dan fasilitas yang digunakan.
"ada sekitar 43 pertanyaan, ada dua jam lebih lah, terkait dengan berangkat secara umum, kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan," kata lucky hakim kepada wartawan di gedung kemendagri jakarta pusat.
lucky hakim mengaku tidak mengetahui aturan mengenai izin keluar negeri bagi kepala daerah dan menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat indramayu serta indonesia.
"betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari pak menteri kemendagri, tidak membawa izin. tapi ini salah saya, jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat indramayu, kepada masyarakat indonesia juga. ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin ke luar negeri," ujar lucky hakim. 
ia menambahkan bahwa dirinya tidak sadar bahwa izin yang dimaksud adalah izin untuk keluar negeri pada hari kerja.
"yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. jadi itu perbedaan asumsi, saya yang salah karena berasumsi seharusnya baca lebih detail," ujarnya.
pelarangan keluar negeri tanpa izin diatur dalam uu 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 76 ayat (1) huruf i, yang memberikan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan bagi bupati yang melanggar. 
meski begitu, lucky mengaku siap menerima konsekuensi dari perbuatannya.
 
"jadi yang saya lakukan itu adalah satu perbuatan, niat saya tidak seperti itu. tapi karena sudah terlanjur saya lakukan, ini saya harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah saya lakukan," tegasnya.
 
wakil menteri dalam negeri, bima arya sugiarto, menjelaskan bahwa inspektorat kemendagri telah mendalami masalah ini dan menemukan bahwa bupati indramayu memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur izin perjalanan ke luar negeri.
"ada keterbatasan pemahaman, beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. beliau tidak paham soal itu," kata bima arya menanggapi temuan tersebut.
sementara itu, sekretaris inspektorat jenderal kemendagri, husin tambunan, menyatakan bahwa proses pemeriksaan akan terus dikembangkan dan keputusan lebih lanjut akan diumumkan kepada publik.
"kami masih terus akan mengembangkan proses ini dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari kemendagri seperti apa," ujar husin.
bima arya juga mengungkapkan bahwa kemendagri akan segera melaksanakan retreat kedua, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah mengenai tugas, kewajiban, dan larangan yang berlaku.
"kurang lebih sama, retreat kedua ini ya, satu fokus kepada tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah yang akan kita lebih tekankan lagi," ungkapnya.
"yang kedua adalah pemahaman tentang ashtacita, dan yang ketiga adalah sinergi sinkronisasi antara ashtacita dan program-program di daerah," lanjutnya. (*)