Bahlil Sebut Perombakan Kabinet Wewenang Presiden

JAKARTA  - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut merespons usulan Pengamat politik Rocky Gerung yang meminta Presiden Prabowo untuk merombak jajaran kabinetnya.

"Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Bahlil mengatakan dirinya tidak memiliki wewenang untuk menanggapi isu-isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih.

BACA JUGA:SAH Maknai Harkitnas sebagai Kerja Keras dan Berdikari

BACA JUGA:Bawaslu Kota Palopo Tertibkan Ratusan APK PSU, Masuki Masa Tenang

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan," ucap Bahlil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis juga enggan merespon terkait isu perombakan kabinet tersebut.

"Enggak paham," ucap Airlangga singkat.

Sebelumnya, Rocky menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.

Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang "revolusi" dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah "reformasi total".

Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.