JK: Pemimpin Harus Bertindak Cepat Hadapi Krisis

Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menegaskan pentingnya seorang pemimpin mengambil kebijakan yang cepat dan tepat ketika negara menghadapi badai atau krisis.

“Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai,” ujar JK saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Sabtu (24/5), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Minggu 25 Mei 2025.

JK menekankan bahwa kecepatan dalam pengambilan kebijakan bukan berarti asal berani, melainkan harus didasarkan pada kejelian dan pemahaman yang mendalam terhadap akar masalah yang sedang dihadapi. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan didasarkan pada pengetahuan yang kuat.

Sebagai contoh, JK menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikenal dengan “Tarif Trump.” Menurut JK, kebijakan tersebut terkesan berani, namun keliru karena kurang memahami persoalan sebenarnya. Akibatnya, kebijakan tersebut justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena harga barang impor menjadi lebih mahal.

BACA JUGA:Ketua DPR RI Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Meresahkan

BACA JUGA:Jembatan Bailey Mulai Dibongkar, Akses Jalan Lintas Sumatera KM 58 Kembali Normal

“Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya,” tambah JK.

Mantan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang dilanda berbagai krisis. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengayomi rakyatnya agar negara bisa selamat dari badai tersebut. Ia menegaskan pentingnya sikap tenang dan fokus saat menghadapi krisis.

“Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam,” tutur JK.

JK juga menekankan pentingnya komunikasi efektif antara pemimpin dan rakyat di masa krisis serta kemampuan mengendalikan emosi agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pengalaman pun menjadi modal penting dalam menghadapi setiap tantangan.

Lebih lanjut, JK berbagi pengalamannya saat mendamaikan konflik di Poso, Ambon, dan Aceh serta menghadapi krisis di Indonesia pada 1998 dan 2008. Berbagai kebijakan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga minyak tanah, penghapusan subsidi, hingga pembagian bantuan langsung tunai (BLT) menjadi contoh tindakan strategis yang diambilnya.

JK menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya, kenaikan harga minyak tanah dan BBM merupakan yang terbesar, namun tidak memicu demo besar-besaran. Salah satu alasannya adalah kebijakan tersebut diumumkan menjelang bulan puasa, sehingga masyarakat enggan melakukan aksi demonstrasi.

“Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis,” pungkas Jusuf Kalla. (*)