Dewan Desak Penyelesaian Jalan Khusus Batu Bara

JAMBI – Jalan khusus batu bara yang disebut-sebut sebagai Langkah tepat mengurai kemacetan angkutan batu bara, hingga saat ini belum selesai dibangun. Padahal pada awalnya, jalan khusus itu ditargetkan selesai pada akhir 2024 lalu. Hal ini menjadi sorotan pihak DPRD Provinsi Jambi.

"Dulunya progres jalan khusus ini target penyelesaian awalnya Desember 2022, lalu mundur ke Desember 2023 dan 2024, sekarang sudah 2025 belum juga kelar," kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, Senin (2/6) lalu.

Politisi Partai PDIP itu merasa kecewa terhadap proyek yang telah direncanakan sejak tahun 2022 namun belum juga rampung hingga pertengahan 2025. Padahal, jalan khusus batu bara adalah kunci agar investasi tambang itu terus berjalan lancar di Jambi tanpa adanya konflik sosial yang kemudian terjadi.

"Kami bersama Ketua dan anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu penyebabnya. Ini mesti tahu kenapa proyek jalan khusus ini tak kelar-kelar," ujar Samsul.

BACA JUGA: Umumkan Berpisah dengan Dewa United

BACA JUGA: Bertekad Bawa Persija Jakarta Juara

Samsul menyebut, dalam penelusurannya di lapangan secara langsung, masalah utama yang menghambat penyelesaian proyek ini adalah pembebasan lahan dan perizinan di kawasan hutan yang belum tuntas.

Dia menilai, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat jika komunikasi antara pemerintah, investor, dan pihak-pihak terkait dilakukan dengan baik.

Samsul ingin, jika jalan khusus terus berjalan dan Gubernur Jambi segera mengevaluasi apa yang menjadi penghambat.

"Kalau masalahnya ada pada dana, sebaiknya investornya dievaluasi. Kalau perlu diganti," tegasnya.

DPRD Jambi pun mendesak Gubernur dan tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan lembaga teknis lainnya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.

Samsul mengingatkan bahwa DPRD memiliki tugas dalam bidang pengawasan. Seharusnya menurut Samsul, DPRD juga mesti dilibatkan oleh Pemprov Jambi dalam komunikasi terkait kendala di lapangan.

Ia juga menekankan dampak ekonomi dari tertundanya proyek tersebut. Menurutnya, jalan khusus ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi batu bara dan meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah. Dengan target angkutan batu bara nasional mencapai 37 juta ton, keberadaan jalan khusus akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

"Kalau jalan ini selesai, potensi kenaikan DBH akan jauh lebih besar," katanya.