400 Dusun Belum Dialiri Listrik, Mayoritas Berada di Sarolangun, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur.

JAMBI – Sebanyak 400 dusun di Provinsi Jambi hingga saat ini masih belum menikmati akses listrik yang layak. Menyikapi hal tersebut, Komisi XII DPR RI meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jambi untuk segera memasukkan program kelistrikan ke wilayah-wilayah tersebut melalui Program Listrik Nusantara.

Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan resmi antara Komisi XII DPR RI dan PLN, yang digelar di Swiss Belhotel Jambi baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, perhatian khusus diberikan kepada dusun-dusun terpencil dan baru berkembang yang belum tersentuh jaringan listrik.

Branch Operation Head PLN UP3 Jambi, Sutrisno Wijaya, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima instruksi tersebut. Menurutnya, dari total 400 dusun yang belum berlistrik, sebagian besar berada di tiga kabupaten, yakni Sarolangun, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur.

“Data yang sudah dihimpun oleh bapak-bapak kita, ada sekitar 400 dusun di seluruh Provinsi Jambi. Yang menjadi tugas PLN nantinya adalah melistriki titik-titik tersebut secara bertahap,” ujar Sutrisno, Minggu (22/6).

BACA JUGA:Perkuat Transparansi Layanan Publik, Pemkot Jambi Tekankan Komitmen Akuntabilitas

BACA JUGA:Maulana: Jangan Takut Rugi!, Pesan untuk Pemuda-Pemudi Kreatif

Ia menambahkan, meskipun rasio elektrifikasi desa di Provinsi Jambi sudah mencapai 99 persen, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya dusun-dusun baru yang terus dimekarkan, serta kawasan hunian baru yang mulai tumbuh, sehingga jumlah wilayah tanpa listrik terus bertambah dari waktu ke waktu.

PLN menyatakan kesiapan dan optimisme untuk menyukseskan Program Listrik Nusantara ini. Namun demikian, Sutrisno menekankan bahwa pelaksanaan penuh program ini sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah.

“PLN adalah perusahaan negara. Maka tentunya investasi kelistrikan untuk dusun-dusun ini akan didanai melalui anggaran yang diturunkan pemerintah,” katanya.

Meskipun anggaran resmi masih ditunggu, Sutrisno menyebut bahwa pihaknya tidak tinggal diam. PLN terus berupaya semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan efisiensi operasional yang ada untuk memulai proses kelistrikan secara bertahap di beberapa wilayah yang paling membutuhkan.

“Kita terus upayakan membantu sebisa mungkin dari unit yang tersedia saat ini. Ketika anggaran turun, kita langsung tancap gas,” tambahnya.

Dalam menentukan prioritas, PLN akan mengutamakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, meskipun jumlah rumah yang ada masih sedikit. Pendekatan ini dilakukan agar manfaat listrik dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dalam waktu singkat.

“Wilayah yang penduduknya padat akan menjadi prioritas pertama. Tetapi daerah-daerah lain tetap kita masukkan ke dalam daftar tunggu untuk dieksekusi secara bertahap,” terang Sutrisno.

Ia juga menegaskan bahwa PLN tidak akan mencari keuntungan atau profit dari proyek kelistrikan ini, terutama bagi masyarakat yang selama ini hidup tanpa akses listrik.