KPK Sebut Bebas Bersyarat Setnov Bukan Wewenangnya

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Senin , 18 Aug 2025 - 18:59

BEBAS: Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat menerima surat bebas bersyarat.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

kpk sebut bebas bersyarat setnov bukan wewenangnya                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menanggapi mantan ketua dpr ri, setya novanto yang bebas bersyarat dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp).
wakil ketua kpk, johanis tanak menegaskan, pemberian bebas bersyarat terhadap setnov bukanlah wewenang lembaganya. 
tanak menjelaskan bahwa tugas kpk hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga mengeksekusi putusan hakim terhadap setnov.
"melakukan penindakan hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas kpk," kata tanak, senin (18/7).
baca juga:67 persen sppt pbb alami penurunan
baca juga:satu pppk pemprov jambi mundur karena jadi kades 
menurut dia, pemberian bebas bersyarat menjadi kewenangan direktorat pemasyarakatan (ditjenpas) kementerian imigrasi dan pemasyarakatan (imipas) dan kpk tidak mencampuri urusan tersebut.
"untuk urusan yang terkait dengan adanya pemberian bebas bersyarat kepada terpidana, termasuk terpidana setya novanto, hal tersebut menjadi ranah tugas dan kewenangan dari kementerian imigrasi dan pemasyarakatan. kpk tidak ikut campur dengan hal tersebut," ujarnya.
adapun, bebas bersyaratnya setnov ini bersamaan dengan hut ke 80 ri, tanak menegaskan hal ini dapat menimbulkan polemik karena dinilai hukuman tidak memberikan efek jera, tetap harus diterima.
"ya itu konsekuensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. ada yang senang dengan kebijakan yang dibuat dan ada juga yang tidak senang," tutur tanak.
"senang atau tidak senang, kita harus tetap menerima, itulah konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara," lanjutnya.
sementara itu, juru bicara kpk, budi prasetyo, menegaskan kasus e-ktp merupakan kejahatan yang sangat serius. pasalnya, kasus ini berdampak dan dirasakan langsung hampir seluruh masyarakat indonesia. "karena tidak hanya besarnya nilai kerugian negara, tapi juga secara massif mendegradasi kualitas pelayanan publik," ujar budi, senin (18/7).
budi mengatakan dengan bebas bersyarat yang diterima setnov kembali membuka memori bangsa terhadap salah satu sejarah kelam terbesar dalam pemberantasan korupsi.
dengan begitu, ia menekankan kasus korupsi besar seperti e-ktp harus menjadi pelajaran berharga, supaya generasi berikutnya tidak lagi mengulang kesalahan yang sama.
"namun, kejahatan korupsi selalu menjadi pengingat sekaligus pembelajaran untuk generasi berikutnya, agar sejarah buruk itu tidak kembali terulang," jelasnya.
diketahui, narapidana kasus korupsi e-ktp, setya novanto telah bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan sukamiskin, jawa barat pada sabtu, 16 agustus 2025.
kepala kanwil ditjenpas jawa barat kusnali mengatakan, terpidana korupsi setya novanto divonis 15 tahun penjara. namun, dalam perjalanannya yang bersangkutan mengajukan peninjauan kembali (pk) pada 4 juni 2025. 
mahkamah agung (ma) mengabulkan pengajuan pk itu sehingga hukumannya didiskon menjadi 12 tahun 6 bulan.
dalam putusan ma, setnov didenda rp500 juta ditambah uang pengganti rp49 miliar. mantan ketua dpr ri itu pun dicabut hak politik selama lima tahun ke depan.
menurutnya, uang pengganti dan denda telah dibayarkan setnov, sehingga yang bersangkutan bisa bebas bersyarat pada 16 agustus 2025.
terpidana korupsi e-ktp setya novanto bebas dari lapas sukamiskin, kota bandung. setnov masih diharuskan menjalani wajib lapor ke bapas hingga april 2029. 
ia menjelaskan, pembebasan bersyarat itu diberikan setelah adanya putusan peninjauan kembali (pk). meski bebas, setnov tetap dikenakan wajib lapor ke balai pemasyarakatan (bapas).
"karena beliau setelah dikabulkan peninjauan kembali, 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan. dihitung dua pertiganya itu dapat pembebasan bersyarat pada 16 agustus 2025," ujarnya. setnov merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan e-ktp yang merugikan negara rp2,3 triliun. 
pada 2018, ia divonis 15 tahun penjara dan denda rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. 
selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti usd 7,3 juta dikurangi rp5 miliar yang telah dititipkan ke kpk, subsider 2 tahun penjara.
novanto juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani masa pidana.