-Paripurna DPRD Kota Jambi-, Dukung Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 18 Aug 2025 - 20:00

Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly, didampingi Wakil Ketua I M. Yasir, Wakil Ketua II Jefrizen, serta Wakil Ketua III Naim saat memimpin rapat paripurna.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

-paripurna dprd kota jambi-, dukung program prioritas nasional presiden prabowo                            jambi – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan presiden republik indonesia, prabowo subianto, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 proklamasi kemerdekaan republik indonesia, jumat (16/8).
paripurna yang berlangsung di ruang swarna bhumi gedung dprd kota jambi ini dipimpin langsung oleh ketua dprd kemas faried alfarelly, didampingi wakil ketua i m. yasir, wakil ketua ii jefrizen, serta wakil ketua iii naim. turut hadir wali kota jambi, dr. dr. h. maulana, m.k.m dan wakil wali kota diza hazra aljosha, s.e., m.a, serta unsur forkopimda, sekda, para kepala opd, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
setelah dibuka secara resmi oleh pimpinan dewan, seluruh peserta paripurna mengikuti siaran langsung sidang tahunan mpr ri serta sidang bersama dpr ri dan dpd ri dari gedung nusantara, jakarta.
baca juga:bpprd: sudah capai rp 79 miliar, pendapatan opsen kendaraan bermotor kota jambi
baca juga:wali kota maulana tegaskan komitmen jaga hak veteran, kesehatan, sosial, hingga pembebasan pbb
dalam pidatonya, presiden prabowo menyampaikan refleksi sejarah kepemimpinan nasional serta pencapaian kinerja pemerintahannya bersama wakil presiden gibran rakabuming raka. ia menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta memaparkan berbagai program prioritas nasional yang dirancang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun anggaran 2026.
delapan program prioritas yang disampaikan presiden meliputi: ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (mbg), peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi. pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen, didukung dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan pembangunan yang inklusif.
presiden juga menggarisbawahi alokasi anggaran besar untuk sektor-sektor strategis, di antaranya rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, rp402,4 triliun untuk energi, serta rp335 triliun untuk program mbg.
menanggapi pidato presiden, wali kota jambi maulana menyampaikan bahwa pemerintah kota jambi mendukung penuh seluruh program prioritas nasional yang dinilai selaras dengan visi pembangunan kota jambi. ia menyebut sejumlah program pusat seperti mbg, sekolah rakyat, dan perlindungan jaminan sosial telah lebih dahulu diimplementasikan di tingkat kota.
“alhamdulillah, program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat telah kita jalankan. begitu pula dengan jaminan sosial, kesehatan, dan beasiswa untuk ribuan siswa. semua ini sangat linear dengan arah kebijakan nasional yang disampaikan presiden,” ujar maulana.
dprd kota jambi, sebagai mitra strategis pemerintah daerah, diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan program nasional dan aspirasi masyarakat.
ketua dprd kota jambi, kemas faried alfarelly, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menerjemahkan amanat kebijakan pusat ke dalam program kerja daerah.
“melalui paripurna ini, kita tidak hanya mendengarkan pidato kenegaraan, tapi juga memperkuat komitmen bersama untuk menyusun arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat,” ujar kemas faried.
dengan disampaikannya ruu apbn 2026 dan nota keuangan oleh presiden, pemerintah kota bersama dprd akan segera menyelaraskan rencana kerja melalui penyusunan rapbd tahun anggaran 2026, dengan prioritas pada sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial.(*)