KPK Segera Tetapkan Tersangka Kuota Haji

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Kamis , 11 Sep 2025 - 19:46

DIPERIKSA: Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

kpk segera tetapkan tersangka kuota haji                             jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dalam waktu dekat.
"kapan ini ditetapkan tersangkanya? dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat," ujar plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu di gedung merah putih kpk, jakarta pada rabu (10/9).
ia meminta publik untuk bersabar dan terus mengawasi kerja-kerja komisi antirasuah ini.
"nanti dikabari ya, pasti dilakukan konferensi pers dalam waktu dekat ini," imbuhnya.
baca juga:prabowo belum umumkan menpora dan menko polkam baru
baca juga:judi ferry
kpk telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, baik dari jajaran kementerian agama maupun agen perjalanan atau travel haji.
di antaranya mantan menteri agama yaqut cholil qoumas, direktur jenderal penyelenggara haji dan umrah (phu) kementerian agama hilman latief, ketua pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) sekaligus staf yaqut, ishfah abidal aziz; wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat gerakan pemuda ansor syarif hamzah asyathry.
kemudian pemilik agen perjalanan maktour travel, fuad hasan masyhur; pemilik pt zahra oto mandiri (uhud tour) khalid zeed abdullah basalamah; pemilik travel haji dan umrah pt muhibbah mulia wisata pekanbaru ibnu mas’ud; sekretaris kesthuri muhammad al fatih; divisi visa kesthuri juahir; ketua sapuhi syam resfiadi; hingga komisaris independen pt sucofindo zainal abidi.
tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah presiden ri ke-7 joko widodo melakukan pertemuan bilateral dengan putra mahkota yang juga perdana menteri (pm) kerajaan arab saudi mohammed bin salman al-saud pada 19 oktober 2023 lalu.
berdasarkan pasal 64 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji indonesia.
terbaru, kpk telah menyita dua rumah di kawasan jakarta selatan seharga rp 6,5 miliar yang dibeli secara tunai oleh salah seorang asn di direktorat jenderal penyelenggaran haji dan umrah (phu) kementerian agama. sebelumnya, pada senin, 1 september 2025 lalu, kpk telah memeriksa mantan menteri agama yaqut cholil qoumas.
ia mengaku dicecar 18 pertanyaan. namun, untuk materi pemeriksaan ia enggan membeberkannya.
"insyaallah kalau saya enggak salah ada 18 (pertanyaan). materi ditanyakan ke penyidik," tuturnya.
pada 11 agustus 2025, kpk mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk yaqut, staf khususnya ishfah abidal aziz, dan pemilik agen perjalanan maktour travel, fuad hasan masyhur.
dalam perkara ini, kpk menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah arab saudi.
pelaksana tugas (plt) deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu menjelaskan, berdasarkan pasal 64 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan kementerian agama.
"tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,"ujar asep.
"jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. itu menyalahi aturan yang ada," imbuh dia.
berdasarkan perhitungan awal kpk, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai rp1 triliun dan masih ada kemungkinan untuk bertambah.
kpk melibatkan badan pemeriksa keuangan (bpk) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.
kpk telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penambahan kuota dan penyelenggaraan haji.  lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa.
sprindik umum tersebut menggunakan pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik rasuah ini.
kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai rp 1 triliun lebih. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 14 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan