Mendagri Minta Pemda Perbanyak Rusun sebagai Solusi Permukiman Padat

JAKARTA,JAMBIKORAN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tito menekankan pentingnya bagi pemda untuk memperbanyak pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, termasuk Jakarta.

Hunian vertikal, menurut Tito bisa menjadi solusi strategis menata kota, sebagaimana yang pernah disaksikannya sewaktu kuliah di Singapura. Kala itu, pemerintah Singapura gencar memperbaiki tata kelola perumahan perkotaan, kawasan permukiman yang padat pada akhir 1990-an, secara bertahap menjadi lebih tertata melalui pembangunan rumah susun atau hunian vertikal.

“Nah, sebetulnya kita mengharapkan Jakarta bisa seperti itu. Berubah. Dan itu tapi kita harus mulai dari sosialisasi kepada masyarakat,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta.

BACA JUGA:Showroom Event PT Surya Sentosa Primatama Berlangsung Sukses, Pengunjung Padati DAIFEST 2025

BACA JUGA:4 Jus Buah Alami untuk Netralkan Gula Darah

Hunian vertikal dinilai mampu memperbaiki tata kota sekaligus memudahkan penyediaan fasilitas publik seperti sarana olahraga dan ruang terbuka hijau.

Pada kesempatan terpisah, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hadi Supratikta menilai, arahan Mendagri Tito Karnavian yang mendorong Pemda melakukan percepatan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi penataan kawasan padat penduduk sangat relevan dan kompatibel dilakukan.

Kendati demikian, karakteristik wilayah Indonesia yang terfragmentasi antara wilayah kontinental dan kepulauan harus menjadi pertimbangan Pemda untuk membangun hunian vertikal.

Menurut Hadi, penataan kawasan permukiman di Indonesia juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setempat. Sebagai contoh, wilayah pesisir dan kepulauan yang padat sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan dan rawan terhadap kenaikan air laut.

BACA JUGA:Kalapas Kelas IIB Muara Sabak Tegaskan Tidak Mentolerir Peredaran Narkoba di Dalam Lapas

BACA JUGA:Pentingnya Pencernaan Sehat bagi Anak, Begini Penjelasan Dokter

Selain itu, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut juga seharusnya menjadi landasan, penataan wilayah yang mendukung keberlanjutan mata pencarian mereka yang mayoritas nelayan.

"Pembangunan desain kontekstual harus mempertimbangkan aspek hidro-oseanografi, mitigasi bencana (misalnya tsunami atau banjir rob), dan potensi adanya penurunan tanah akibat tidak adanya larangan pengambilan air tanah yang berlebihan untuk industri, dan mempertimbangkan kearifan lokal," kata Hadi saat dihubungi, Sabtu.